ads

TERNATE, TERBITMALUT.COM — Wali Kota Ternate, H. M. Tauhid Soleman menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) yang digelar oleh Pemerintah Provinsi Maluku Utara dalam rangka penanganan darurat bencana hidrometeorologi yang melanda beberapa wilayah di Provinsi Maluku Utara bertempat di Gamalama Ballroom Hotel Bela Senin, (30/6/2025).

Rakor tersebut dipimpin oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) RI, Letjen TNI Dr. Suharyanto bersama Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, dan Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara Drs. H. Samsuddin Abdul Kadir dan turut diikuti oleh Kepala Daerah Kabupaten/Kota se-Maluku Utara, Unsur Forkopimda Maluku Utara, Kepala BMKG Stasiun Meteorologi Sultan Babullah Ternate, sejumlah Kepala OPD di lingkup Pemerintah Provinsi Maluku Utara dan unsur pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

Dalam kesempatan itu, Wali Kota Ternate, H. M. Tauhid Soleman mengatakan, terkait pembangunan daerah aliran sungai untuk dibangun sabo dam telah disepakati oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dalam kunjungannya beberapa waktu lalu guna menanggulangi daerah rawan bencana di Kota Ternate.

“Karena sebagian besar bencana di Kota Ternate adalah hidrometeorologi basah, walaupun intensitasnya tidak besar, tapi sering terjadi. Maka diperlukan penganggaran tata ruang. Artinya ada ruang-ruang yang semestinya tidak dihuni atau menjadi pemukiman. Inilah yang menjadi konsep penting pemerintah kota Ternate untuk menegakkan aturan terkait tata ruang,”ungkapnya.

Menurut Wali Kota dua Periode itu bahwa permasalahan terkait tata ruang ini harus betul-betul dijaga, ini merupakan antisipasi pemerintah terhadap bencana.

Selain masalah tata ruang, Tauhid juga menyamapaikan bencana alam akibat intensitas hujan tinggi yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir, yakni di tanggal 19 Juni 2025 dan tanggal 21 Juni 2025 itu, telah terjadi bencana di beberapa kecamatan di Kota Ternate antara lain Kecamatan Ternate Tengah, Ternate Selatan, Pulau Ternate dan Pulau Hiri berupa tanah longsor, dan banjir dengan kerusakan dalam berbagai sektor.

“Ini yang perlu kita tangani dan diharapkan ada keterlibatan dari Instansi vertikal, karena kita perlu penanganan yang bersifat jangka panjang. Sehingga kita juga sudah melakukan beberapa upaya, termasuk koordinasi dengan berbagai pihak,”jelasnya. (**)

Editor : Uku

Bagikan:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *