TIDORE, TERBITMALUT.COM — Wali Kota Tidore Kepulauan, Muhammad Sinen menyampaikan Jawaban Wali Kota atas Pandangan Umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Tidore Kepulauan Tahun Anggaran 2026 beserta Nota Keuangannya, dalam Rapat Paripurna Ke -7 Masa Persidangan Ke I Tahun 2026-2027 bertempat di Gedung DPRD Kota Tidore Kepulauan, Kamis (24/9/2026).
Dalam pidatonya, wali kota menyampaikan, atas nama Pemerintah Daerah, kami sampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Fraksi-Fraksi DPRD yang telah memberikan pendapat, pandangan dan masukan.
“Hal ini semata-mata sebagai bentuk perhatian dan tanggung jawab kelembagaan DPRD untuk memastikan kebijakan anggaran yang disusun Pemerintah Daerah benar-benar berkualitas, tepat sasaran dan bermanfaat untuk masyarakat,”ucapnya.
Baca Juga :
Jawaban Pandangan Fraksi-fraksi DPRD, Muhammad Sinen menjelaskan, bahwa ada tiga poin utama yang diantaranya ; Pertama, Pendapatan Daerah, Menanggapi pandangan Fraksi ADEM dan Fraksi PDI Perjuangan, dapat dijelaskan bahwa kenaikan pendapatan daerah sebesar Rp.44.427.000.000, merupakan akumulasi penyesuaian PAD, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.
“Sedangkan kenaikan target PAD sebesar Rp.2.500.000.000, bersumber dari pendapatan BLUD RSD Tidore yang ditetapkan dengan memperhatikan realisasi dan potensi yang dapat dicapai dalam sisa tahun anggaran dengan melihat peningkatan status Rumah Sakit yang berpengaruh pada realisasi pendapatan BLUD sampai bulan Juli sudah mencapai 65 Persen,”kata wali kota.
Kedua, untuk Belanja Daerah menanggapi Fraksi ADEM, DKI dan PDI Perjuangan, penurunan belanja terbesar adalah Belanja Operasi Rp.87.126.942.539 dan Belanja Modal Rp.41.113.533.925 sebagai konsekuensi penyesuaian pendapatan dan evaluasi kegiatan. Efisiensi diarahkan pada belanja yang belum mendesak, meski akan berdampak pada target kinerja.
“Meski terbatas, kebutuhan dasar tetap diprioritaskan yakni Kesehatan Rp.158.486.684.823, Pendidikan Rp.194,724.615.652 (22,52%), Infrastruktur Dasar Rp.170.309.926.033 (19,70%), Persampahan Rp.5.607.832.700, Pertanian Perikanan Rp.8.823.106.460, Pariwisata Ekraf Rp.6,145.000.000, UMKM Rp.29.487.160, BTT Rp4.211.489.851 untuk bencana El Nino, serta kenaikan Belanja Transfer Bantuan Keuangan sebesae Rp.26.481.045.450 untuk ADD dari 5% menjadi 10%,”ungkapnya.
Ketiga, untuk Pembiayaan Daerah menjawab Fraksi ADEM dan PDI-P, wali kota menyampaikan, bahwa SiLPA sebelum perubahan Rp.174.929.715.339 berasumsi ada kurang bayar DBH, namun yang cair hanya Rp.25.395.871.000, sehingga SiLPA Perubahan APBD 2026 memakai angka audit BPK untuk tutup defisit dan bayar utang pihak ketiga. Sementara penyertaan modal Rp.2.000.000.000 untuk Perumda Ake Mayora untuk perkuat pelayanan, dengan pendapatan daerah saat ini baru dari pajak air bawah tanah,”terangnya.
Menutup pidatonya, wali kota meminta pimpinan dan segenap anggota DPRD yang akan melakukan pembahasan Ranperda Perubahan APBD Tahun 2026 agar dapat menilai dan memboboti setiap program dan kegiatan yang direncanakan, sehingga Rancangan Perubahan APBD ini lebih berkualitas dan sesuai dengan harapan masyarakat
“Semoga Allah SWT senantiasa memberikan petunjuk, bimbingan dan kekuatan kepada kita semua dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab yang telah diamanatkan untuk membangun Kota Tidore Kepulauan yang kita cintai,”tuturnya.
Rapat paripurna dipimpin Wakil Ketua DPRD Kota Tidore Kepulauan, Muhammad Ridwan Yamin dan diikuti 20 dari 25 Anggota DPRD Kota Tidore Kepulauan, Sekretaris Daerah Kota Tidore Kepulauan Ismail Dukomalamo, Forkopimda, Para Asisten Sekda, Staf Ahli Wali Kota dan Pimpinan OPD. (Uku)
Editor : TM
