TIDORE, TERBITMALUT.COM — Pemerintah Kota Tidore Kepulauan, melalui Bagian Ekonomi Sekretariat Daerah menggelar High Level Meeting atau pertemuan tingkat tinggi, Rapat Koordinasi Internal Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Tidore Kepulauan Triwulan I yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah Kota Tidore Kepulauan, Ismail Dukomalamo berlangsung di ruang rapat Wali Kota, Rabu (6/3/2024).
Di kesempatan tersebut mewakili Wali Kota, Sekretaris Daerah, Ismail Dukomalamo menyampaikan, Pemerintah Kota Tidore Kepulauan pada tahun 2024 ini memajukan agenda rapat koordinasi HLM pada akhir triwulan I yang bertepatan dengan momentum Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah.
Hal ini dikarenakan, pada momentum tersebut diprediksi akan berpotensi mengalami lonjakan harga yang tidak stabil dan akan berdampak pada peningkatan inflasi.
Baca Juga :
“Sebagaimana laporan minggu ke-4 bulan Februari yang dirilis Inspektorat Daerah Kota Tidore Kepulauan, telah terjadi kenaikan harga pada bahan pangan seperti kenaikan harga Beras, Cabe Merah, dan Telur Ayam Ras, Bahkan secara nasional menurut Badan Pusat Statistik, ketiga komponen tersebut menjadi penyumbang inflasi nasional,”kata Sekda.
Berdasarkan data dan permasalahan tersebut, Sekda meminta perhatian bersama untuk mencari jalan keluar berupa saran, masukan dan rekomendasi, sebagai agenda konkrit dan ikhtiar bersama dalam rangka menjaga dan mengendalikan harga agar tetap rendah dan stabil dan menjaga stabilitas makro ekonomi dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan di Kota Tidore Kepulauan dan Provinsi Maluku Utara.
Lebih lanjut, Sekda menambahkan Pemerintah Daerah melalui TPID juga akan menggelar Operasi Pasar Murah di Kecamatan Tidore Utara, bekerjasama dengan Bank Indonesia Perwakilan Maluku Utara, Bulog Maluku Utara dan BRI Cabang Soasio.
“Kegiatan tersebut dilakukan dengan penjualan 300 paket yang berisi Beras SPHP 5 kg, Gula Pasir 1 kg, Minyak Goreng 1 liter, ditambah Rica, Bawang Merah dan Bawang Putih. 300 Paket tersebut dijual ke masyarakat Tidore Utara seharga Rp.117.000 per paket, lebih murah dari harga riil sebesar Rp. 176.250,”ungkapnya.
Selain itu, ada langkah konkret yang akan dilakukan seperti sidak ke pasar dan distributor agar tidak menahan barang, melakukan operasi pasar, berkoordinasi dengan daerah penghasil komoditi, dan terus meningkatkan pencanangan gerakan menanam, pemerintah daerah sedang menyiapkan dukungan Dana Tak Terduga sebagai intervensi konkrit pengendalian inflasi.
Mengakhiri sambutan, Sekda berharap kepada tim TPID agar dapat bekerjasama dan berkoordinasi dengan berbagai pihak secara baik. Menjaga kekompakan dan saling menghormati antar berbagai pihak yang sudah terjalin selama ini.
“Semoga dengan kerja keras dan kesungguhan dapat memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat harga menjadi stabil dan inflasi terkendali,”tambahnya.
Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku Utara, Dwi Putra Indrawan menyampaikan, secara tahunan perkembangan inflasi Provinsi Maluku Utara mengalami inflasi 2.71 %, lebih rendah dibandingkan Inflasi Nasional 2.75% penyambung Inflasi Tahunan di Maluku Utara pada bulan Februari secara umum sama dengan penyumbang Inflasi tahunan di bulan Januari tahun 2024 dimana tertinggi ada pada komoditas beras.
“Tetapi secara bulanan Provinsi Maluku Utara mengalami deflasi 0.24 mtm yang berbeda arah dibanding dengan Nasional yang mengalami Inflasi 0.37%,”jelasnya.
Acara dilanjutkan dengan pemaparan oleh Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Tidore Kepulauan Oki Afrizal menjelaskan Perkiraan inflasi Ramadhan yang dilihat pada tahun 2023 kemarin ada pada komoditas ikan segar, tarif harga angkutan udara, cabai merah, beras dan baju muslim pria/wanita.
“Untuk itu, diharapkan pada tahun 2024 ini dapat mengantisipasi khususnya komoditas-komoditas yang sering mengalami kenaikan harga dengan melakukan kestabilan harga dan stok yang memadai,”harapnya.
Zadarach Evert Pattiwael juga menambahkan, penjualan maupun penyaluran cadangan Beras Pemerintah Daerah (CBPD) yang didasari dengan perjanjian jual beli Perum Bulog yang diwakilkan Kantor Wilayah dan Pemerintah Daerah yang diwakilkan melalui Dinas Ketahanan Pangan Provinsi maupun Kabupaten, dan harga perolehan beras sesuai dengan harga yang diterbitkan oleh Kementrian Keuangan pada setiap harinya.
“Perum Bulog selalu siap dan selalu mendukung kegiatan Pemerintah Pusat dalam hal ini diteruskan pada Pemerintah Daerah untuk melakukan gerakan Pangan Murah seberapapun yang diminta akan selalu berikan tanpa batas. Diketahui bersama manfaat dari gerakan pangan murah langsung menyentuh pengguna akhir atau masyarakat,”bebernya.
Turut hadir Ketua I Tim Penggerak PKK Kota Tidore Kepulauan, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Tidore Kepulauan, Pimpinan OPD dan Tim TPID Kota Tidore Kepulauan. (**)
Penulis : Hartini
Editor : Sukur
