ISMEI Wilayah XI Desak Pemerintah Tindak Tegas Masalah Ekonomi dan Lingkungan di Timur Indonesia

TERNATE, TERBITMALUT.COM — Ikatan Senat Mahasiswa Ekonomi Indonesia (ISMEI), organisasi payung yang mewadahi seluruh senat mahasiswa ekonomi se-Indonesia, menggelar Seminar, Pelantikan, dan Rapat Kerja Wilayah XI (Maluku-Papua) dengan tema “Tantangan Green and Blue Economy terhadap Perekonomian Indonesia Timur”.

ISMEI yang berdiri sejak 26 Agustus 1982 di Kota Semarang ini dikenal sebagai organisasi independen yang berasaskan Pancasila dan berorientasi pada keilmuan. Latar belakang pembentukannya muncul dari kebutuhan akan wadah bersama antar senat mahasiswa ekonomi dalam menjawab tantangan ekonomi nasional secara kolektif.

Koordinator Wilayah XI ISMEI, Galang Agustira K. Halang dalam pernyataannya menegaskan bahwa pejabat publik di wilayah timur Indonesia harus lebih responsif terhadap isu-isu ekonomi strategis yang menyentuh langsung sendi-sendi pertumbuhan daerah.

Baca Juga :

Tujuh Tuntutan Presidium Rakyat Tidore Soal Penolakan DOB Sofifi

Rapat kerja tersebut dihadiri oleh ratusan peserta dari enam kampus yang tersebar di tiga provinsi. Dalam forum ini, telah dihasilkan sejumlah rekomendasi program kerja yang akan dijalankan selama dua tahun masa kepengurusan ke depan.

Namun, Koordinator Wilayah XI ISMEI menyayangkan absennya Pemerintah Provinsi Maluku Utara dalam agenda nasional tersebut yang digelar di Kota Ternate.

“Ketidakhadiran tersebut mencederai semangat partisipasi aktif mahasiswa yang telah memperjuangkan aspirasi rakyat,”ungkapnya.

Tuntutan Hasil Rapat Kerja Wilayah XI ISMEI:

Kepada Pemerintah Provinsi Maluku:

1. Tangkap mafia Gunung Botak dan hentikan seluruh operasi tambang di wilayah tersebut.

2. Desak Pemprov segera menyediakan fasilitas pendidikan dan infrastruktur dasar di Kabupaten Seram Bagian Timur, Kecamatan Kilmury.

3. Desak kebijakan yang pasti dan berkelanjutan terhadap hilirisasi lumbung perikanan di Maluku.

Kepada Pemerintah Provinsi Maluku Utara:

1. Tolak seluruh bentuk reklamasi pantai di Maluku Utara.

2. Minta transparansi penuh terkait Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Maluku Utara.

3. Cabut izin usaha pertambangan (IUP) PT. Position dan PT. STS di Halmahera Timur.

4. Hentikan kriminalisasi terhadap masyarakat adat dan bebaskan masyarakat Maba Sangaji, Halmahera Timur.

5. Hentikan aktivitas pertambangan yang merusak lingkungan di Maluku Utara.

6. Desak agar Dana Bagi Hasil (DBH) dibagikan secara merata ke 10 kabupaten/kota di Maluku Utara.

Kepada Pemerintah Provinsi Papua:

1. Tolak Proyek Strategis Nasional (PSN) di Merauke.

2. Tolak kenaikan Uang Kuliah Tunggal (UKT) di wilayah Papua.

3. Tolak kehadiran PT. ANTAM di Blok Wabu.

4. Tolak agresivitas militer di Tanah Papua.

ISMEI Wilayah XI menegaskan bahwa tuntutan ini merupakan wujud kepedulian mahasiswa ekonomi terhadap keberlanjutan pembangunan, lingkungan, dan keadilan sosial bagi masyarakat di wilayah timur Indonesia. (**)

Penulis : Dewa

Editor : Redaksi