WEDA, TERBITMALUT.COM — Wakil Bupati Halmahera Tengah (Halteng) Ahlan Djumadil didampingi Sekretaris Daerah Bahri Sudirman serta memimpin Rapat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berlangsung di Ruang Rapat Bupati Lantai II Kantor Bupati Halmahera Tengah, Senin (26/01/2026).
Dalam rilis yang diterima Terbitmalut.com Rapat tersebut dihadiri Staf Ahli, para Asisten Sekda, serta seluruh pimpinan OPD di lingkup Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah. Agenda t rapat membahas progres pelaksanaan program OPD sejak awal tahun 2026, termasuk sejumlah isu strategis pembangunan daerah.
Beberapa poin penting yang dibahas antara lain Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di Kecamatan Weda dan Weda Tengah, serta pengembangan kawasan peternakan di Kecamatan Weda Selatan.
Wakil Bupati menegaskan, agar seluruh rencana yang telah disusun segera ditindaklanjuti guna mencegah timbulnya persoalan di kemudian hari.
“Saya minta untuk segera ditindaklanjuti agar tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari. Untuk kawasan perikanan, kita bisa mencari solusi alternatif,”ujarnya.
Rapat juga membahas pendampingan desa dalam rangka persiapan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades). Disampaikan bahwa Kementerian Dalam Negeri akan memberikan penjelasan khusus kepada desa-desa yang akan melaksanakan Pilkades.
Terkait pemekaran desa, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) menjelaskan bahwa tim verifikasi daerah telah memberikan persetujuan awal, namun masih terdapat beberapa indikator yang perlu dibenahi, khususnya terkait batas wilayah desa.
Tahapan selanjutnya akan dilakukan verifikasi oleh pemerintah pusat. Menanggapi hal tersebut, Wakil Bupati meminta Dinas PMD lebih proaktif.
“Untuk pemekaran desa, agar Kepala Dinas PMD lebih proaktif supaya bisa secepatnya diakomodir. Segera lakukan rapat khusus agar saat di tingkat pusat nantinya tidak terkendala apapun,”tegasnya.
Pembahasan lainnya meliputi pembangunan RSUD, belanja modal pengadaan lahan yang diminta segera disampaikan ke Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim), serta penyelesaian pembangunan jalan umum dan jalan tani yang dinilai sangat penting bagi masyarakat dan petani.
Sekretaris Daerah menambahkan, khusus untuk jalan tani, perlu koordinasi lintas sektor dengan Bagian Pemerintahan, Dinas PUPR, dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH), mengingat masih adanya persoalan hukum dan klaim lahan masyarakat yang harus disikapi secara hati-hati.
Rapat juga membahas Program Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Makanan Bergizi (MBG) untuk wilayah 3T. Halmahera Tengah mendapatkan 10 titik dapur MBG yang telah lolos verifikasi pusat.
Satu titik telah mencapai progres 100 persen, sementara titik lainnya berada pada kisaran 50 hingga 80 persen. Untuk wilayah Pulau Yoi, seluruh persiapan telah rampung dan siap dinilai oleh tim.
Selain itu, Sekretariat DPRD diminta segera menyiapkan laporan APBD untuk disampaikan ke DPRD, termasuk pembahasan Monitoring Center for Prevention (MCP).
Wakil Bupati juga mengarahkan agar sebelum pelaksanaan Musrenbang tingkat kecamatan, terlebih dahulu dilakukan rapat persiapan.
Wakil Bupati juga meminta kepada Dinas PUPR segera menindaklanjuti persoalan PL untuk dilaporkan ke Inspektorat.
“Untuk Unit Layanan Pengadaan (ULP), disampaikan bahwa beberapa OPD telah memasukkan perencanaan ke dalam sistem, sementara OPD lainnya diingatkan agar segera menginput perencanaan fisik maupun nonfisik guna memudahkan proses verifikasi dan penentuan prioritas, mengingat tahapan lelang membutuhkan waktu,”terangnya
Menutup rapat, Wakil Bupati mengingatkan agar pelaksanaan tugas tidak hanya dibebankan kepada satu staf, melainkan dikerjakan secara tim agar pekerjaan dapat diselesaikan lebih cepat dan optimal.
Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda), Bahri Sudirman menekankan, agar seluruh dokumen melalui aplikasi Srikandi segera diproses dan mendapatkan persetujuan sebelum diunggah oleh admin. (Dewa)
Editor : Redaksi





