WEDA, TERBITMALUT.COM — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Halmahera Tengah resmi menutup Masa Sidang III Tahun 2026 melalui Rapat Paripurna ke-15 yang digelar pada Selasa (1/9/2026) sore sekitar pukul 15.00 WIT.
Dalam rapat tersebut, Wakil Ketua I DPRD Halmahera Tengah, Munadi Kilkoda, menyampaikan laporan hasil pelaksanaan reses pimpinan dan anggota DPRD Masa Sidang III Tahun 2026.
Reses berlangsung pada 20–25 Agustus 2026 di daerah pemilihan (dapil) masing-masing anggota DPRD. Kegiatan tersebut menjadi ruang bagi para wakil rakyat untuk bertemu langsung dengan masyarakat sekaligus menyerap berbagai aspirasi dan persoalan yang dihadapi warga.
Baca Juga :
Ia mengatakan, reses bukan sekadar agenda rutin kelembagaan, tetapi menjadi bagian penting dalam memastikan kebijakan pembangunan daerah tidak terlepas dari kebutuhan masyarakat.
“Reses merupakan momentum penting bagi kita semua untuk menyerap aspirasi masyarakat secara langsung dan mencermati berbagai permasalahan yang dihadapi oleh warga di Kabupaten Halmahera Tengah,”ujar Munadi.
Menurutnya, dalam pelaksanaan reses, anggota DPRD turun ke sejumlah wilayah, berdialog dengan masyarakat dari berbagai elemen, serta menghimpun keluhan, harapan dan usulan yang dinilai penting untuk menjadi perhatian dalam pembangunan daerah.
Ia menegaskan, berbagai aspirasi yang diperoleh tersebut akan menjadi bahan bagi DPRD dalam mendorong program dan kebijakan pemerintah daerah yang lebih berpihak kepada kepentingan masyarakat.
Infrastruktur Masih Jadi Keluhan Utama
Munadi mengungkapkan, bahwa salah satu persoalan yang paling banyak disampaikan masyarakat berkaitan dengan infrastruktur.
“Warga masih mengeluhkan kondisi sejumlah jalan desa maupun jalan penghubung antar desa menuju kawasan pertanian dan perkebunan yang belum sepenuhnya mendapatkan perhatian. Walaupun, sebagian mungkin sudah terlaksana, tetapi butuh perhatian untuk ditingkatkan,”ungkapnya.
Ia menyebut, masyarakat berharap pemerintah daerah memberikan perhatian lebih terhadap pembangunan infrastruktur dasar, termasuk peningkatan ruas jalan di Patani Timur, jalan permukiman di sejumlah desa, serta penyediaan infrastruktur air bersih.
Persoalan air bersih, kata Munadi, tidak hanya terjadi di Kota Weda, tetapi juga menjadi kebutuhan masyarakat di Weda Tengah, Weda Utara dan wilayah kecamatan lainnya. Selain infrastruktur dasar, DPRD juga menerima aspirasi terkait infrastruktur ekonomi dan sejumlah fasilitas publik yang dinilai belum mendapat kepastian penyelesaian.
Di antaranya pembangunan pasar di Weda Tengah dan Weda Utara, pengembangan kawasan pertumbuhan baru di Kota Weda, keberlanjutan reklamasi pantai, hingga penyelesaian fasilitas seperti GOR, POR, gedung kesenian dan Islamic Center.
“Ini menjadi catatan penting yang perlu mendapatkan perhatian dalam kebijakan pemerintah daerah saat ini,”tegasnya.
Pendidikan Masih Dihadapkan pada Keterbatasan Fasilitas
Selain infrastruktur, sektor pendidikan juga menjadi salah satu perhatian utama masyarakat dalam pelaksanaan reses. Munadi mengatakan, masyarakat bersama para pelaku utama pendidikan di tingkat tapak, termasuk guru, berharap adanya peningkatan kualitas pendidikan yang dibarengi dengan perbaikan sarana dan prasarana serta pemerataan tenaga pendidik.
DPRD juga menemukan masih terdapat sekolah yang menghadapi keterbatasan fasilitas penunjang pembelajaran. Persoalan tersebut mencakup ruang kelas yang tidak layak, keterbatasan laboratorium beserta peralatannya, hingga jumlah ruang belajar yang tidak lagi sebanding dengan jumlah siswa.
“Persoalan rumah guru juga masih ditemukan di sejumlah wilayah. Bahkan dalam Kota Weda sendiri, masih banyak guru TK/PAUD yang ternyata belum diangkat menjadi tenaga PTT atau PPPK. Maka kondisi tersebut tidak boleh dianggap sebagai persoalan biasa, karena berpotensi memengaruhi kualitas proses belajar-mengajar,”jelasnya.
Pelayanan Kesehatan Perlu Didekatkan ke Masyarakat
Di sektor kesehatan, masyarakat menyoroti pelayanan di puskesmas maupun rumah sakit daerah yang dinilai masih perlu dibenahi. Persoalan yang ditemukan meliputi keterbatasan infrastruktur dasar seperti Pustu dan Puskesmas, ketersediaan obat-obatan, serta distribusi tenaga kesehatan yang belum merata.
Kondisi tersebut dinilai semakin menjadi persoalan bagi masyarakat yang tinggal di wilayah terpencil dan jauh dari pusat pelayanan kesehatan, seperti kawasan Trans Kobe dan Waleh.
“Kesehatan adalah tentang mati hidup masyarakat. Karena itu, pelayanan pada urusan ini harus didekatkan kepada masyarakat,”ucapnya.
Munadi bahkan mengingatkan bahwa ukuran keberhasilan pemerintah tidak semata-mata dilihat dari pembangunan fisik, tetapi juga dari kemampuan memastikan setiap warga memperoleh pelayanan kesehatan yang layak.
“Tak ada kata keberhasilan pemerintah jika masih ditemukan ada satu orang warga masyarakat mati akibat tidak terlayani kesehatannya,”terangnya.
Petani Dorong Modernisasi Pertanian
Sektor pertanian juga menjadi bagian dari aspirasi yang dihimpun DPRD selama reses. Para petani berharap pemerintah daerah lebih serius memperkuat sektor pertanian melalui penyediaan alat dan mesin pertanian modern, pupuk bersubsidi yang tepat sasaran serta pembukaan akses pasar yang lebih luas bagi hasil produksi petani.
Munadi menilai, pemerintah daerah perlu mulai merancang transformasi teknologi pertanian agar masyarakat tidak terus bergantung pada pola pertanian subsisten.
“Transformasi teknologi pertanian dari pola pertanian subsistem ke pertanian modern harus dirancang oleh pemerintah daerah, sehingga kita tidak ketinggalan kereta dalam membangun sektor ini,”tuturnya.
Ia juga menyoroti kekhawatiran masyarakat terhadap fenomena El Nino yang berpotensi mengancam tanaman petani. Ancaman kebakaran di sejumlah titik juga dinilai perlu diantisipasi secara serius oleh pemerintah daerah.
Lapangan Kerja dan Ekonomi Lokal
Aspirasi lain yang tidak kalah penting adalah persoalan lapangan pekerjaan dan peningkatan ekonomi masyarakat. Munadi mengatakan, kaum muda dan kelompok masyarakat produktif membutuhkan dukungan berupa pelatihan keterampilan, pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), serta kemudahan memperoleh akses permodalan.
“Program-program yang mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis masyarakat perlu terus diperkuat agar kesejahteraan rakyat meningkat secara merata,” katanya.
Sehingga, penguatan ekonomi masyarakat harus menjadi bagian penting dari arah pembangunan Halmahera Tengah, terutama agar manfaat pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat lokal.
DPRD Minta Aspirasi Tidak Berhenti sebagai Catatan
Dia menegaskan, seluruh hasil reses tidak boleh berhenti sebagai dokumen atau catatan DPRD semata. Aspirasi tersebut harus diterjemahkan menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan program dan kebijakan pemerintah daerah.
“Hasil reses ini tidak hanya menjadi catatan bagi kami di DPRD, tetapi juga menjadi rekomendasi bagi pemerintah daerah dalam menyusun program pembangunan yang lebih efektif dan tepat sasaran,”pungkasnya.
Ia berharap sinergi antara DPRD, pemerintah daerah dan seluruh elemen masyarakat terus diperkuat agar berbagai persoalan yang disampaikan melalui reses dapat ditindaklanjuti secara nyata.
“Oleh karena itu, kami berharap sinergi antara DPRD, eksekutif dan seluruh elemen masyarakat dapat semakin erat guna mewujudkan Kabupaten Halmahera Tengah yang lebih maju, sejahtera dan berdaya saing,” kata Munadi.
Dalam laporan tersebut, DPRD juga melampirkan sejumlah usulan masyarakat yang dihimpun selama kegiatan reses dan telah dikelompokkan berdasarkan daerah pemilihan, yakni Dapil I, Dapil II dan Dapil III.
“Demikianlah laporan hasil reses Masa Sidang III Tahun 2026 ini kami sampaikan. Semoga dapat menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan yang berpihak kepada rakyat,”harapnya. (Dewa)
Editor : TM
