WEDA, TERBITMALUT.COM — Fraksi Partai Gerakan Nurani Rakyat (GNR) DPRD Kabupaten Halmahera Tengah (Halteng) mengapresiasi kinerja pemerintah daerah dalam mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta berbagai upaya pembangunan yang telah dilakukan.
Apresiasi tersebut disampaikan Ketua Fraksi GNR, Novianti Anwar, melalui pandangan umum fraksi terhadap Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Halmahera Tengah Tahun Anggaran 2027, dalam Rapat Paripurna ke-12 Masa Persidangan I Tahun 2026, Rabu (11/11/2026).
Dalam pandangannya, Fraksi GNR mencatat realisasi PAD tahun anggaran berjalan mencapai Rp489.096.873.899 atau melampaui target yang ditetapkan sebesar Rp470.214.250.000.
Capaian tersebut dinilai sebagai perkembangan positif dalam penguatan kapasitas fiskal daerah. Dengan peningkatan pendapatan tersebut, pemerintah daerah memiliki ruang lebih luas untuk membiayai pembangunan infrastruktur, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta memperkuat program kesejahteraan masyarakat.
“Kami berharap capaian PAD tersebut dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan melalui perluasan basis pajak, pengembangan sumber pendapatan baru, serta penerapan sistem pemungutan berbasis digital guna meningkatkan transparansi dan meminimalkan potensi kebocoran PAD,”harapnya.
Selain itu, Fraksi GNR turut memberikan perhatian terhadap tingginya pertumbuhan ekonomi Halteng yang tercatat mencapai kisaran 62 persen.
Menurut dia, capaian tersebut perlu diikuti dengan pemerataan manfaat pembangunan agar pertumbuhan ekonomi tidak hanya terlihat dalam angka statistik, tetapi juga dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Ini menjadi penting mengingat tingkat kemiskinan di Halteng masih berada pada angka 9,16 persen. Karena itu, Fraksi GNR mendorong agar kebijakan APBD 2027 semakin diarahkan pada penguatan ekonomi masyarakat, terutama melalui pemberdayaan desa, UMKM, petani dan nelayan,”tegasnya.
Fraksi menilai tema KUA-PPAS 2027, yakni “Pemberdayaan Desa dan UMKM sebagai Penggerak Ekonomi Inklusif dan Pengurangan Kemiskinan”, merupakan arah kebijakan yang perlu diwujudkan melalui program-program konkret dan berkelanjutan.
Dalam konteks tersebut, Fraksi GNR mendorong optimalisasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), peningkatan kapasitas aparatur desa, serta dukungan nyata bagi pelaku UMKM melalui akses permodalan, pendampingan manajemen, pelatihan standardisasi produk hingga perluasan akses pemasaran.
Dengan demikian, desa diharapkan tidak hanya menjadi objek pembangunan, tetapi juga mampu berkembang sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru di Halmahera Tengah.
Perhatian Fraksi GNR juga tertuju pada sektor pertanian dan perkebunan rakyat, khususnya masyarakat yang terdampak kekeringan ekstrim akibat fenomena El Nino serta kebakaran hutan dan lahan (Karhutla).
Berdasarkan data yang disampaikan dalam pandangan umum fraksi, bencana tersebut berdampak terhadap sekitar 880 hektare lahan perkebunan masyarakat.
Terkait kondisi itu, Fraksi GNR mengapresiasi langkah pemerintah daerah dalam mengupayakan program mitigasi dan pemulihan melalui dukungan anggaran APBD maupun APBN.
Program rehabilitasi yang bersumber dari APBN mencakup pengembangan tanaman pala seluas 300 hektar, kakao 300 hektare, serta peremajaan kelapa sekitar 300 hektare.
Sementara melalui APBD, Dinas Pertanian turut memberikan dukungan berupa pendistribusian mesin Alkon untuk mengatasi krisis air, serta penyediaan pupuk dan bibit bagi petani terdampak.
“Kami berharap berbagai program tersebut dapat berjalan optimal sehingga mampu membantu meringankan beban petani, memulihkan produktivitas perkebunan, sekaligus menjaga keberlanjutan ekonomi masyarakat,”pintanya.
Menutup pandangannya, Fraksi Gerakan Nurani Rakyat berharap seluruh catatan dan rekomendasi yang disampaikan dapat menjadi bahan penyempurnaan dalam pembahasan teknis antara Badan Anggaran DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
Fraksi GNR menegaskan, APBD 2027 diharapkan menjadi instrumen pembangunan yang tangguh, responsif, inklusif dan berkeadilan. Dengan demikian, capaian peningkatan PAD dan pertumbuhan ekonomi daerah dapat berjalan beriringan dengan pemerataan pembangunan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat hingga ke pelosok desa. (Dewa)
Editor : TM





