TIDORE, TERBITMALUT.COM — Pemerintah Kota Tidore Kepulauan (Tikep) terus berupaya agar inflasi di Kota Tidore tetap terkendali dengan baik, sehingga dibutuhkan kerjasama di lintas sektor baik itu pemerintah Provinsi Maluku Utara, Bank Indonesia bahkan dari Bulog perwakilan Maluku Utara.
Hal tersebut disampaikan Staf Ahli Wali Kota Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Keuangan, Abdul Hakim Adjam, di sela-sela rakor Tim Pengendalian Inflasi Daerah ( TPID) dan Tim percepatan perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) se Provinsi Maluku Utara Tahun 2025, yang berlangsung di Ballroom Royal Resto, Ternate, Kamis (18/9/2025).
Pada Kesempatan tersebut, Abdul Hakim Adjam menyampaikan, apresiasi dan terima kasih kepada Pemerintah Provinsi Maluku Utara yang telah menyelenggarakan rakor TPID maupun TP2DD untuk bagaimana pemerintah Daerah yang ada di Maluku Utara untuk terus bersinergi dalam memenuhi kebutuhan pangan serta menjaga stabilitas harga pangan untuk mensejahterakan masyarakat di Maluku Utara.
Baca Juga :
“Kami Pemda Kota Tikep saat ini terus berupaya untuk tetap melakukan kerjasama lintas sektor dalam mendukung ketersediaan pangan dan menjaga agar inflasi di Tikep tetap terkendali dengan baik, sehingga kami juga meminta dukungan dari semua pihak terutama Bank Indonesia, Bulog maupun Pemprov dalam rangka ketersediaan pangan di Kota Tidore Kepulauan,”ujarnya.
Ia pun berharap agar kerjasama lintas sektor maupun rakor ini terus dilakukan sehingga dapat mengontrol secara keseluruhan ketersediaan pangan maupun inflasi yang ada di setiap kabupaten/kota yang ada di Maluku Utara.
Dalam kesempatan yang sama juga, Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara, H. Samsuddin Abdul Kadir saat membacakan sambutan Gubernur Maluku Utara menegaskan bahwa pentingnya mewujudkan kemandirian pangan di tengah tingginya ketergantungan pasokan dari luar daerah, karena pangan adalah kebutuhan dasar masyarakat namun ketika pangan terganggu maka stabilitas ekonomi dan sosial ikut terpengaruh.
“Saat ini kita masih menghadapi tantangan besar berupa ketergantungan pasokan pangan dari luar daerah sebagian besar kebutuhan pokok Malut, seperti beras, bawang, dan cabai masih didatangkan dari provinsi tetangga,”jelasnya.
Kondisi ini, lanjut Sekda, membuat daerah sangat rentan terhadap gejolak harga dan keterlambatan distribusi akibat faktor cuaca, Karena itu, TPID diminta tidak hanya fokus pada intervensi jangka pendek seperti operasi pasar.
“Tetapi juga strategi jangka panjang, yakni meningkatkan produksi lokal, memperkuat rantai pasok, dan membangun cadangan pangan yang memadai. Sehingga, dengan kerja sama yang baik antar wilayah, penguatan produksi, dan dukungan infrastruktur distribusi, kita dapat menekan ketergantungan pada pasokan luar sekaligus mewujudkan kemandirian pangan,”tegasnya.
Rakor TPID dan TP2DD Se provinsi Maluku Utara dengan tema kemandirian Pangan dan Keuangan Digital Menuju Maluku Utara Bangkit, Maju dan Sejahtera ini dibuka dengan resmi oleh Gubernur Maluku Utara yang diwakili oleh Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara H Samsuddin Abdul kadir dan diikuti oleh seluruh Tim Pengendalian Inflasi Daerah dan Tim percepatan perluasan digitalisasi Daerah (TP2DD).
Rakor TPID dan TP2DD ini juga diikuti Oleh Tim TPID Kota Tidore Kepulauan diantaranya Inspektur Daerah Kota Tidore Arif Radjabessy, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Tidore Kepulauan Yakub Maradjabessy, Kepala Dinas Perindagkop dan UKM Delvia M. Nur, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Hamid A. Latif, Kepala Dinas Perhubungan Kota Tidore Kepulauan Marsaid Idris dan Kepala Bagian Perekonomian Setda Kota Tikep, Nurlaily Yasin. (**)
Editor : Uku
