ads
ads

LABUHA, TERBITMALUT.COM — Warga Desa Jikotamo, Kecamatan Obi Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel) menyoroti kinerja Pemerintah Desa yang dinilai tidak  transparansi dalam mengelola Dana Desa (DD) tahun anggaran 2024.

Pasalnya, sampai saat ini, Kepala Desa (Kades) Hamid Ode Umar, tidak perna mengadakan musyawarah bersama masyarakat terkait transparansi dana desa.

Sehingga, membuat masyarakat menduga adanya dugaan penyelewengan dana desa. Menurut salah satu warga, DD Jikotamo sudah dicairkan sebanyak 2 (dua) tahap tetapi tidak ada realisasi di lapangan.

“Sebenarnya kami hanya meminta untuk segera realisasi, baik program fisik, BLT (bantuan langsung tunai) maupun program ketahanan pangan. Kesehatan dan pendidikan juga seharusnya direalisasi dan itu harus ada transparansi kepada masyarakat,”ujar salah satu warga yang enggan disebutkan, Selasa (31/12/2024)

Sementara, yang masyarakat tahu di desa Jikotamo sudah dua kali pencairan, tahap pertama dan kedua tetapi direalisasinya tidak ada sama sekali. BLT itu sudah satu tahun, fisik juga tidak ada sama sekali.

“Kita sebagai masyarakat pertanyakan ke Kades, tapi Kades tidak menggubris, malahan kades menjawab bahwa hal seperti itu urusannya dengan Inspektorat, ini aneh,? Masyarakat tidak butuh jawaban itu, masyarakat mau DD yang sudah dicairkan itu direalisasi sesuai tupoksinya,”ungkapnya.

Lebih lanjut, masyarakat sempat meminta Kades untuk menghadiri pertemuan pada Senin malam 30 Desember 2024. Namun, Kades Hamid Ode Umar enggan untuk hadir. Buntunya, sejumlah warga memblokade Kantor Desa Jikotamo.

“Setelah itu kami meminta dan mengundang lagi kades tapi kades tidak mau hadir, makanya masyarakat mengambil langkah untuk palang kantor desa Jikotamo,”tegasnya.

“Hal ini kami lakukan sebagai bentuk pemberitahuan kepada pihak Kecamatan dan Kabupaten, agar mengetahui bagaimana kinerja Kades Jikotamo, Kecamatn Obi,”sambungnya.

Tidak hanya itu, masyarakat juga menduga adanya permainan dalam struktur dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdesa) Jikotamo.

“Kami masyarakat juga bingung terkait pengelolaan Bumdes, bagaimna tidak didalam strukturnya itu tidak ada ketua Bumdes yang ada hanya Bendahara Bumdes,”kesalnya.

Anehnya lagi, kami tanyakan ke Bendahara, dia hanya menjawab bahwa dia tidak perna mengelolah keuangan Bumdes sama sekali, istilanya hanya jabatan sebagai Bendahara Bumdes.

“Sementara dari pengelolaan Bumdes itu ada pembelian mobil desa yang diperkirakan harganya sekitar 400 juta. Tetapi pendapatan Bumdes berasa simpang siur semuanya seperti ditutupi oleh Kaddes Jikotamo,”bebernya. (KunMsy)

Bagikan:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *