WEDA, TERBITMALUT.COM — Menjelang pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak pada 9 Mei 2026, DPRD Kabupaten Halmahera Tengah melalui Komisi I menggelar rapat kerja final pada Selasa (5/5/2026).
Rapat yang berlangsung di ruang sidang DPRD ini bukan sekadar agenda rutin, tetapi menjadi penentu sejauh mana kesiapan pemerintah daerah menghadapi salah satu momentum demokrasi paling krusial di tingkat desa.
Dipimpin Koordinator Komisi I, Munadi Kilkoda, rapat tersebut menghadirkan lintas komisi serta jajaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD).
Baca Juga :
Kehadiran berbagai pihak ini menunjukkan bahwa Pilkades tidak bisa dipandang sebagai urusan administratif semata, melainkan persoalan serius yang berpotensi memicu konflik jika tidak dikelola dengan baik.
Munadi menegaskan, bahwa pengawasan DPRD bukan formalitas. Ia mengingatkan bahwa setiap tahapan Pilkades harus berjalan sesuai regulasi dan prinsip demokrasi yang jujur serta adil. Pernyataan ini sekaligus menjadi sinyal bahwa DPRD tidak ingin kecolongan atas potensi masalah yang kerap berulang dalam pesta demokrasi desa.
“Pilkades bukan sekadar memilih kepala desa, tetapi menentukan arah kepemimpinan di tingkat akar rumput. Jika prosesnya cacat, dampaknya bisa panjang,” tegasnya.
Ketua Komisi I, Asrul Alting, turut menyoroti aspek yang kerap diabaikan adalah potensi konflik sosial.
Ia menilai kurangnya sosialisasi dan lemahnya pemahaman aturan sering menjadi pemicu gesekan di masyarakat.
“Dalam konteks ini, pemerintah daerah diminta tidak hanya fokus pada teknis, tetapi juga edukasi publik,”harapnya.
Sementara itu, Kepala Dinas PMD, Mustami Jamal, mengklaim bahwa seluruh tahapan telah berjalan sesuai jadwal dan kini memasuki fase akhir.
“Distribusi logistik dan koordinasi keamanan akan menjadi fokus utama menjelang hari pemungutan suara,”ungkapnya.
Namun, pernyataan tersebut tidak serta-merta meredam kekhawatiran. Sejumlah anggota DPRD justru mengangkat isu krusial seperti netralitas panitia, potensi konflik antar pendukung, hingga kesiapan aparat keamanan.
Pertanyaan-pertanyaan ini mencerminkan adanya keraguan bahwa kesiapan yang dilaporkan benar-benar solid di lapangan.
Diskusi dalam rapat berlangsung dinamis, bahkan cenderung kritis. DPRD tampak tidak ingin hanya menerima laporan normatif, tetapi mendorong solusi konkret atas potensi masalah yang bisa muncul sewaktu-waktu.
Menutup rapat, Komisi I menegaskan komitmennya untuk terus mengawal seluruh tahapan Pilkades hingga selesai. Masyarakat juga dihimbau untuk menjaga kondusifitas dan tidak mudah terprovokasi.
Rapat ini pada akhirnya menjadi ujian: apakah sinergi antara DPRD dan pemerintah daerah benar-benar mampu menjamin Pilkades berjalan demokratis, atau justru kembali menyisakan persoalan klasik yang berulang setiap tahun. (Dewa)
Editor : Redaksi
