ads
ads
ads
ads

HALTENG, TERBITMALUT.COM Mantan Bupati Halmahera Tengah, Drs. Edi Langkara menyarankan agar Hipma-Patani Maluku Utara berdialog dengan Pemerintah Daerah Halmahera Tengah terkait Penobatan Luhut Binsar Panjaitan (LBP) Menkomarves RI sebagai sesepuh Gamrange.

Menurut Elang, terkait sikap mahasiswa asal Patani (Hipma-Patani) Maluku Utara di Ternate, tentang penolakan Penobatan Luhut Binsar Panjaitan (LBP) Menkomarves sebagai sesepuh Gamrange, tiga Negeri (Weda, Patani Gebe dan Maba) yang dikenal dengan Fagogoru.

Sebenarnya kata Elang, sederhana saja, jika saudara-saudari mahasiswa bersikap demikian mestinya melakukan Tabayyun atau mendatangi Pemda dan Tokoh masyarakat adat Weda Patani dan Gebe (3 Sangaji ) untuk berdiskusi tentang apa yang menjadi perdebatan di lingkungan mahasiswa yang sedang teropini saat ini.

Empat poin sikap mahasiswa yang di endorse di media antara lain, pertama membebaskan (menolak) wilayah patani dari eksploitasi Tambang. Kedua, menjadikan wilayah Patani sebagai pusat pengembangan Perikanan dan pertanian/perkebunan.

Ketiga, mendesak penyelesaian kasus pembunuhan di Patani, dan Keempat, menolak pengukuhan bapak LBP sebagai sesepuh Fagogoru (Gamrange).

Sebagai orang yang lahir dan besar di Halteng saya (Edi Langkara) berpendapat agar mahasiswa melakukan komunikasi secara baik dengan Pemda Halteng, atau dengan Tua Adat setempat.

“Sebab belum tentu juga pak Luhut Binsar Panjaitan mau menerima gelar atau status sebagai warga Fagogoru. Maka kita harus hati menyikapi ini, benarkah saat kunjungan pak Menkomarves LBP di site Lelilef Halteng disertai dgn penobatan beliau sebagai warga Gamrange- Fagogoru ? Janganlah berdebat dalam pusaran yang belum tentu benar,”kata Elang kepada Terbitmalut.com Rabu, (17/5/2023).

Sebab, lanjut Elang, jika itu penjemputan dengan pemakaian baju adat dan tradisi (Eit Betbet) injang tanah merupakan hal biasa sebagai penghormatan terhadap pihak yg turut berjasa kepada daerah kita.

Kita tidak boleh terjebak pada Issue sepihak yang bisa mengadu domba warga Halteng. Terkait sentilan issue penguasaan sumber daya alam (SDA), yang kini sedang berlangsung di Halteng itu, kita harus membuka pandangan Obyektifitas kita.

“Kawasan Lelilef dan sekitarnya sebetulnya dikuasai oleh pihak pemodal sejak 30 tahun silam, dan sesungguhnya tidak berdampak secara ekonomi oleh pihak Weda Bay,”ucapnya.

Baca Juga : https://www.terbitmalut.com/halteng/tolak-luhut-sebagai-sesepuh-gamrange-hipma-patani-ini-pembodohan-dari-pemda-halteng

Dan pada tahun 2017 terjadi penjualan saham kepada PT. IWIP dan kita lihat saat ini terjadi perubahan secara besar-besaran dengan pertumbuhan ekonomi daerah yang cukup tinggi rata-rata nasional, atau melampaui target nasional.

Kemudian ditetapkan kawasan teluk weda sebagai KSN meski demikian ada sejumlah issue yang harus dibenahi, antara lain penguasaan lahan tuk perluasan industri, lahan milik Pemda yang belum tuntas, pajak daerah yg belum dituntaskan. Dan hendaknya IWIP jangan mencaplok kawasan pertanian dan perkebunan, sebab disitu masa depan masyarakat kita.

“Sejak saya pimpin telah saya tegaskan kepada warga agar hati-hati menjual lahan tani, bahkan saya instruksi melalui surat kepada kepala desa sekitar Lingkar tambang agar jangan mengeluarkan SKT yang banyak menimbulkan masalah,”ungkapnya.

Wasekjen DPP Partai Golkar itu menambahkan, karena kita semua belum tau tentang berita penobatan itu benar atau tidak, atau hanya mainan pihak tertentu.

Kepada warga Halteng dan khususnya saudara-saudari mahasiswa agar budayakan dialog. Agar masalahnya bisa jelas, jangan kita buat opini sumber akar masalah belum tentu benar.

Jika penobatan maka harus dibuktikan dengan SK lembaga Adat. Pertanyaanya siapa lembaga adat itu. Sangaji kah? Kapita kah? Nah jika Sangaji dan Kapita maka garis koordinasinya harus ke Sultan Tidore. Adakah kewenangan Sangaji dan kapita tuk membuat ritual seolah-olah?. Untuk itu jangan kita mempermalukan negeri kita.

Disisi lain, kita juga harus objektif dimana sejumlah tokoh pemimpin di Nasional di pusat juga telah memberi kontribusi banyak terhadap daerah. Salah satunya pak LBP Menkomarves.

Ketika saya masih menjabat ada sejumlah kemudahan yang daerah peroleh dari Pempus dan perusahaan, diantaranya anggaran jalan dan jembatan kurang lebih Rp.700 miliar yang membentang dari Weda sampai patani dan Gebe.

“Bahkan listrik, yang dirasakan manfaatnya, kemudian Politeknik , bantuan Guru bahasa asing , air bersih dan lain-lain yang kita pembahasannya dilanjutkan oleh Pemda halteng saat ini. Kita boleh berbeda tapi harus santun,”ucapnya.

Sebagai anak fagogoru harus berpegang pada pilar jati diri anak kampung “Ngaku Rasai, Budi Bahasa, Sopan Hormat”.

Meski begitu Elang, mengapresiasi sikap kritis saudara-saudari mahasiswa. Mahasiswa memiliki kebebasan mimbar untuk berpendapat, namun harus kedepankan soal etika komunikasi.

“Agar sikap saudara-saudari mahasiswa bisa direspon cepat oleh yang punya otoritas untuk itu. Kemudian menolak tambang di wilayah patani ?, saya kira tanpa ditolak juga saudara-saudari perlu obyektif melihat Sumber Daya Alam (SDA) yang kita miliki,”tambahnya. (SL/TM)

Bagikan: