WEDA, TERBITMALUT.COM — Fraksi Partai Golkar dan PDIP DPRD Halmahera Tengah sama-sama memberikan apresiasi sekaligus catatan kritis terhadap arah kebijakan anggaran pemerintah daerah dalam Rapat Paripurna penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Nota Keuangan dan Ranperda APBD Perubahan Tahun Anggaran 2025, Kamis (4/9/2025).
Pandangan Umum Fraksi Golkar
Juru Bicara Fraksi Golkar, Rohadi Do Iskandar, menegaskan bahwa setiap perubahan APBD harus berorientasi pada kepentingan rakyat. Menurutnya, penyesuaian anggaran tidak boleh keluar dari program prioritas yang berdampak langsung bagi masyarakat.
Baca Juga :
“Perubahan APBD harus berpihak pada masyarakat luas, terutama mereka yang tinggal di desa-desa dan kecamatan terpencil. Fokusnya harus pada pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, dan peningkatan kesejahteraan,”ujar Rohadi.
Fraksi Golkar juga menyoroti pola belanja daerah yang dinilai masih banyak terserap pada kegiatan seremonial. Rohadi mengingatkan, penggunaan anggaran seharusnya lebih diarahkan pada sektor yang benar-benar menyentuh masyarakat.
“Belanja daerah jangan dihabiskan untuk kegiatan seremonial yang tidak mendesak. Lebih baik dialihkan untuk pendidikan, kesehatan, dan penguatan ekonomi lokal agar manfaatnya bisa dirasakan langsung,”tegasnya.
Fraksi Golkar mendorong pemerintah agar lebih serius menggali potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sektor pertambangan, perikanan, pertanian, dan UMKM lokal disebut berpotensi besar memberi kontribusi nyata. Namun, pengelolaan harus tetap memperhatikan kelestarian lingkungan.
Selain itu, ia menekankan perlunya pemerataan pembangunan infrastruktur. Jalan, jembatan, dan fasilitas publik di wilayah pedesaan serta kecamatan terpencil harus menjadi prioritas untuk memperkuat konektivitas dan mendorong pergerakan ekonomi masyarakat.
Tak kalah penting, Fraksi Golkar juga menekankan perlunya transparansi anggaran serta pengawasan ketat dari DPRD.
Rohadi menegaskan, setiap perubahan APBD harus dapat dipertanggungjawabkan, baik dari sisi perencanaan maupun realisasi, agar terhindar dari praktik penyalahgunaan.
Mengakhiri pandangan, Fraksinya yang menyatakan menerima Nota Keuangan dan Ranperda APBD Perubahan Kabupaten Halmahera Tengah Tahun Anggaran 2025 untuk dibahas lebih lanjut sesuai mekanisme yang berlaku.
Pandangan Umum Fraksi PDIP
Disisi lain, Fraksi PDI Perjuangan memberikan apresiasi kepada eksekutif atas keberanian menaikkan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari semula Rp.393,8 miliar menjadi Rp.517,46 miliar atau naik sebesar Rp.123,66 miliar.
Ibrahim Layn Juru Bicara Fraksi PDIP, mengatakan bahwa kenaikan ini ditopang oleh Pajak Daerah yang meningkat dari Rp175 miliar menjadi Rp.238,6 miliar, serta Retribusi Daerah yang naik dari Rp.205,5 miliar menjadi Rp265,8 miliar.
Meski demikian, Fraksi PDIP juga mengingatkan agar kebijakan kenaikan target PAD tidak justru membebani masyarakat berpenghasilan rendah.
“Kebijakan peningkatan target PAD di tengah tahun berjalan sangat berisiko jika tidak disertai perencanaan matang. Jika target tidak tercapai, maka akan menambah beban defisit dan menimbulkan turbulensi APBD,”ungkapnya.
Tidak hanya itu, Fraksi PDIP juga menyinggung contoh dari beberapa daerah seperti Kabupaten Pati (Jawa Tengah) dan Kabupaten Bone (Sulawesi Selatan), yang menghadapi masalah akibat kebijakan kenaikan tarif pajak daerah.
Mengacu pada Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja, fraksi meminta eksekutif membatasi anggaran untuk kegiatan seremonial, kajian, studi banding, percetakan, seminar, publikasi, dan sejenisnya.
Sebaliknya, belanja daerah harus difokuskan pada peningkatan pelayanan publik dan lebih selektif dalam pemberian hibah baik berupa uang, barang, maupun jasa kepada lembaga dan masyarakat.
Pihaknya juga menyoroti alokasi Belanja Tidak Terduga (BTT) yang ditetapkan Rp.24,5 miliar, hampir sama dengan tahun sebelumnya. Padahal pada 2024, realisasi BTT hanya Rp.4,43 miliar atau sekitar 17,76 persen dari pagu Rp.25 miliar.
“MAKA BTT perlu dialokasikan secara lebih hemat dan realistis. Bila ada penghematan, dana dapat direfocusing untuk menambah spending mandatori,”pintanya. (Dewa)
Editor : Redaksi
