WEDA, TERBITMALUT.COM — Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Halmahera Tengah (Halteng) melakukan kunjungan kerja ke Kota Ternate pada 7–8 Oktober 2026. Kunjungan tersebut difokuskan pada koordinasi kuota pangan, percepatan pembangunan gudang Bulog, serta pengelolaan keuangan dan penyaluran Dana Transfer ke Daerah (TKD).
Rombongan dipimpin Wakil Ketua DPRD Halteng sekaligus Koordinator Komisi II, Hi. Sakir Ahmad bersama Ketua Komisi II, Lukman Esa, Wakil Ketua Komisi II Nofiyanti Anwar, Sekretaris Komisi II Ibrahim Layn, serta anggota Zulkifli Alting, Devi Dodi Diantoro dan Moh. Rohadi Do Iskandar.
Pada Rabu (7/10/2026), rombongan mengunjungi Kantor Perum Bulog Cabang Kota Ternate untuk membahas koordinasi kuota Bulog dan percepatan pembangunan gudang penyimpanan logistik di Kabupaten Halmahera Tengah.
Baca Juga :
Menurut Sakir, pembahasan tersebut diarahkan untuk memperkuat ketersediaan pangan bagi masyarakat.
“Keberadaan gudang Bulog di Halteng diharapkan dapat mendukung distribusi dan penyimpanan bahan pangan, sekaligus meningkatkan kesiapan daerah dalam menghadapi kebutuhan logistik,”ujar Wakil Ketua DPRD Halteng, Hi. Sakir Ahmad seperti rilis diterima.
DPRD Halteng juga berharap agad koordinasi dengan Bulog dapat mendorong kejelasan terkait kuota pangan serta mempercepat realisasi pembangunan gudang yang dibutuhkan daerah.
Agenda berlanjut pada Kamis (8/10/2026) melalui kunjungan ke Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Provinsi Maluku Utara di Ternate.
Dalam pertemuan tersebut, kata Sakir, Komisi II membahas sejumlah persoalan strategis, meliputi penyaluran Dana Transfer ke Daerah, pengelolaan belanja negara dan daerah, serta strategi mendorong pertumbuhan ekonomi regional di Provinsi Maluku Utara.
“Koordinasi ini penting untuk memperkuat pemahaman mengenai kebijakan fiskal dan pelaksanaan anggaran, termasuk bagaimana pengelolaan keuangan dapat mendukung program pembangunan serta pelayanan publik di Kabupaten Halmahera Tengah,”ungjapnya.
Karena dengan sinergi antara DPRD, pemerintah daerah, dan instansi vertikal diharapkan dapat membantu mengoptimalkan pengelolaan keuangan daerah, memperkuat ketahanan pangan, serta mendorong pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Hasil konsultasi sebagai bahan evaluasi kami di DPRD dan akn tindak lanjut dalam menjalankan fungsi pengawasan, penganggaran, dan legislasi,”tegasnya.
Namun, efektivitas kunjungan kerja ini pada akhirnya perlu diukur dari tindak lanjut konkret, baik dalam percepatan pembangunan gudang Bulog, kepastian dukungan distribusi pangan, maupun optimalisasi pengelolaan anggaran untuk kepentingan masyarakat Halmahera Tengah. (Dewa)
Editor : TM
