ads
ads
ads
ads

TERNATE, TERBITMALUT.COM — Pembahasan alokasi anggaran untuk pelaksanaan Pemilihan Wali Kota (Pilwako) tahun 2024 antara Pemkot Ternate dengan KPU dan Bawaslu Kota Ternate dipastikan tuntas di pekan depan sekaligus dilakukan penandatangan naskah perjanjian hibah daerah (NPHD).

Wali Kota Ternate, M. Tauhid Soleman mengatakan, kemarin sudah ada pertemuan KPU dan proposal usulan anggaran sudah ada, sehingga nantinya akan diupayakan sebelum tanggal 28 November 2023 akan dilakukan penandatangan naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) secara keseluruhan.

“Untuk besarnya nilainya akan disepakati, karena penyusunan anggaran itu sudah dibahas oleh TAPD dan konsultasi dengan Provinsi, dan kegiatan sudah bersamaan dengan Pilkada Gubernur, sehingga anggaran disesuaikan besarannya, perbandingan dengan Pilkada tahun 2020,” kata Wali Kota saat diwawancarai Jumat, (3/11/2023).

Menurut Tauhid juga, saya sudah sampaikan ke KPU, Sekda Kota Ternate, minimal angka-angka nya disesuaikan dengan kondisi saja.

“Karena ada kegiatan-kegiatan bersifat bersamaan dengan KPU Provinsi Maluku Utara, dan estimasi anggaran nya yang pasti tidak beda jauh dengan kegiatan-kegiatan yang pernah dilakukan terutama pada Pilkada,”ucapnya.

Kemudian, kata Tauhid juga, pilkada ini berjalan baru 3 tahun dan yang pastinya kenaikan anggaran Pilkada itu tidak terlalu signifikan dan anggaran Pilkada itu pernah dikembalikan dan pasti akan lebih turun lagi karena kegiatan bersamaan.

Wali Kota memastikan, bahwa anggaran pilkada sangat wajib disediakan oleh Pemkot Ternate, dan akan secepatnya dilakukan.

“Maka saya minta agar minggu depan sudah bisa dibahas dan finalkan anggaran Pilkada untuk dilakukan penandatangan naskah perjanjian hibah daerah (NPHD),”ungkapnya.

Sementara, Ketua KPU Kota Ternate M. Zen A. Karim bahwa, anggaran yang diajukan KPU Kota Ternate sebesar Rp.41 miliar, dan ditetapkan Pemkot Ternate sebesar Rp.20 miliar.

Bahkan, lanjut M. Zen, usulan ini telah dilakukan pembahasan dengan TAPD pada Jumat (3/10/2023) tadi yang nantinya akan di cermati kembali oleh pemerintah atas usulan yang ada, untuk dilakukan finalisasi usulan tersebut antara KPU dengan TAPD.

“Sejauh ini Pemkot Ternate punya respon baik atas usulan dari KPU Kota Ternate, namun alokasi awal sebesar 20 miliar ini lantaran ada beda persepsi antara Pemkot Ternate dengan Pemprov Malut yang awalnya dianggap alokasi dana pilkada tersebut 50 berbanding 50 namun ternyata Pemprov Malut hanya menganggarkan Rp. 5 miliar lebih dari kebutuhan KPU Kota Ternate,”tuturnya.

Hal yang juga disampaikan oleh Ketua Bawaslu Kota Ternate, Kifli Sahlan bahwa, anggaran pilkada 2024 akan dilakukan finalisasi, sehingga, paling lambat tanggal 10 Desember 2023 sesuai surat yang disampaikan oleh Mendagri sudah harus ada NPHD antara Bawaslu, KPU dan Pemkot Ternate.

Jadi menurut Kifli, hasil rapat tadi akan dibahas secara mendetail untuk mendapatkan nominal anggaran atas usulan yang telah kita usulkan kepada Pemerintah Daerah.

“Usulan anggaran dari Bawaslu itu kurang lebih Rp. 12 miliar sekian yang nantinya dibahas bersama dengan TAPD, agar poin-poin mana yang bisa dikurangi atau ditambahkan. Dan rencananya di hari Senin (6/11/2023) akan dilanjutkan pembahasan,” jelasnya.

Kifli juga menambahkan, jika tahapan Pilkada dimulai dari akhir tahun 2023, maka anggarannya juga sudah ada di akhir tahun 2023. Karena, mau dan tidak ketika tahapan berjalan, maka anggaran juga berjalan.

“Hanya saja di dalam Permendagri tidak mewajibkan kita mengusulkan diakhir tahun. Tapi, diusulkan secara totalitas dan mekanisme pencairan anggaran itu sudah diatur dalam Permendagri 40 dan 60 persen,”pungkasnya. (**)

Penulis : Sukur 

Bagikan: