BLITAR, TERBITMALUT.COM — Setelah Kota Probolinggo, Pemerintah Kota Ternate kembali melakukan kerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Blitar dalam upaya memperkuat ketersediaan dan stabilitas pasokan pangan, khususnya pada komoditas telur ayam, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
Penjajakan kerja sama tersebut berlangsung di Kabupaten Blitar, Kamis (3/9/2026), dengan dukungan dan difasilitasi oleh Bank Indonesia (BI).
Kabupaten Blitar menjadi salah satu daerah yang memiliki potensi besar dalam sektor peternakan ayam petelur. Bahkan, pemerintah daerah setempat secara aktif melakukan penguatan rantai pasok telur sekaligus menjaga keseimbangan harga di tingkat peternak.
Baca Juga :
Bagi Pemerintah Kota Ternate, potensi tersebut menjadi peluang strategis untuk membangun kerja sama antardaerah dalam rangka menjamin ketersediaan, kontinuitas pasokan, keterjangkauan harga, serta efisiensi distribusi telur ke Kota Ternate.
Sekretaris Daerah Kota Ternate, H. Rizal Marsaoly mengatakan, penjajakan kerja sama dengan Kabupaten Blitar merupakan langkah konkret untuk memperkuat ketahanan pangan Kota Ternate yang masih memiliki ketergantungan terhadap pasokan dari luar daerah.
Menurutnya, Ternate sebagai daerah kepulauan memiliki keterbatasan produksi pangan, sehingga kerja sama antardaerah menjadi sangat penting.
“Kita tidak hanya ingin membeli telur, tetapi membangun pola kerja sama pasokan yang berkelanjutan, saling menguntungkan, dan mampu memberikan kepastian bagi masyarakat maupun pelaku usaha,”ungkapnya.
Kerja sama tersebut diharapkan tidak berhenti pada aspek perdagangan, tetapi dapat dikembangkan ke berbagai sektor, mulai dari produksi, distribusi, kemitraan usaha, peningkatan kapasitas peternak, hingga transfer pengetahuan dan teknologi peternakan.
“Harapan kita, kerja sama ini nantinya dapat berkembang dari Business to Business (B2B) menjadi sebuah ekosistem rantai pasok telur yang kuat antara Blitar dan Ternate. Dengan begitu, peternak di Blitar memperoleh kepastian pasar dan masyarakat Ternate mendapatkan pasokan telur dengan harga yang lebih stabil,”ungkapnya.
Pemerintah Kota Ternate berharap penjajakan ini menjadi langkah awal terbentuknya rantai pasok telur yang lebih efisien dan berkelanjutan, sekaligus mendukung pengendalian inflasi dan penguatan ketahanan pangan di Kota Ternate.
“Kita ingin membangun kerja sama yang bukan hanya bersifat seremonial, tetapi benar-benar menghasilkan transaksi dan kepastian pasokan. Dari Blitar untuk Ternate, dari peternak untuk masyarakat,”pungkasnya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Blitar, Khusna Lindarti, menyambut positif penjajakan kerja sama tersebut. Menurutnya, Kabupaten Blitar memiliki kepentingan yang sama untuk memastikan sektor peternakan, khususnya telur, terus berkembang sekaligus memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat.
“Kami menyambut baik kunjungan dan penjajakan kerja sama dari Pemerintah Kota Ternate. Kabupaten Blitar memiliki potensi peternakan telur yang besar, dan tentu akan sangat baik apabila potensi tersebut dapat membuka pasar yang lebih luas, termasuk ke Kota Ternate,”ucapnya.
Ia menambahkan, kerja sama antardaerah harus dibangun dengan prinsip saling menguntungkan, sehingga tidak hanya memberikan manfaat bagi daerah penerima pasokan, tetapi juga memberikan kepastian pasar dan meningkatkan kesejahteraan peternak di daerah produsen.
“Kami berharap pertemuan ini dapat ditindaklanjuti secara teknis oleh perangkat daerah dan pelaku usaha. Yang paling penting adalah bagaimana membangun kerja sama yang konkret, berkelanjutan, dan memberikan manfaat bagi peternak Blitar serta masyarakat Kota Ternate,”harapnya.
Penjajakan ini juga menjadi relevan dengan perhatian Pemerintah Kabupaten Blitar terhadap komoditas telur. Karena sebelumnya, Pemkab Blitar telah melakukan koordinasi rantai pasok telur bersama Badan Pangan Nasional untuk menjaga stabilitas harga sekaligus memperkuat keberlangsungan usaha peternak.
“Ke depan, kerja sama Ternate–Blitar akan diarahkan pada pembahasan teknis mengenai kebutuhan dan volume pasokan telur, kapasitas produksi, standar kualitas, harga, pola pengiriman, biaya logistik, kontinuitas pasokan serta mekanisme kerja sama antara pemerintah dan pelaku usaha,”terangnya. (Uku)
Editor : TM
