Temui Massa Aksi, Wali Kota Komitmen Selesaikan Sengketa Lahan Ubo-ubo

TERNATE, TERBITMALUT.COM – Aksi unjuk rasa bubarkan DPR dan minta copot Kapolri di depan Kantor DPRD Kota Ternate diwarnai kericuhan, setelah petugas dan massa aksi saling lempar batu Senin, (1/9/2025).

Kondisi memanas setelah perwakilan massa aksi bertemu para petinggi daerah mulai dari Gubernur, Wali Kota, Kapolda, Danrem, Kajati, Ketua DPRD Provinsi Maluku Utara, Kapolres Ternate, Sekprov serta sejumlah anggota DPRD Kota Ternate.

Wali Kota Ternate, H. M Tauhid Soleman bersama Gubernur dan Wakil Gubernur serta unsur Forkopimda Provinsi Maluku Utara langsung menemui perwakilan pengunjuk rasa di depan gedung DPRD Kota Ternate, Senin (1/9/2025) sore tadi.

Baca Juga :

Masuk Kategori Baik, Tim Asesor Kemenpan-RB Akan Dijadwalkan Melakukan Verifikasi Dokumen SPBE Kota Ternate

Tauhid mengatakan, aksi yang dilakukan mahasiswa sedianya bisa berlangsung damai bila direspon dengan dialog seperti hearing terbuka yang dilakukan seperti ini.

“Alhamdulillah, justru dialog seperti ini menjadi solusi bagi kita untuk bisa meredam ketegangan, karena ada aspirasi yang disampaikan kemudian ada feedback yang disampaikan,”tuturnya.

Sejumlah tuntutan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota pun langsung direspon secara positif oleh Wali Kota Ternate, Tauhid Soleman. Salah satunya mengenai sengketa lahan di Kelurahan Ubo-Ubo, Kecamatan Ternate Selatan, antara warga dengan Polda Maluku Utara.

Untuk itu, Tauhid menyampaikan, bahwa aspirasi itu sudah ditanyakan langsung solusinya kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, saat berkunjung ke Ternate beberapa waktu lalu.

“Saya sudah sampaikan, minta solusi terkait dengan tanah Ubo-Ubo seperti apa itu saya pertanyakan langsung ke pak menteri,”ucapnya.

Menteri Nusron, kata Wali Kota, telah menawarkan solusi agar lahan yang diklaim milik Polda Maluku Utara dan kini ditempati atau dikuasai oleh warga ini dapat diproses Hak Pengelolaan Lahan atau HPL.

“Apakah HPL itu langsung diberikan kepada Polda atau suatu ketika Polda memberikan itu hibah, dan kami menyurat ke kementerian ATR untuk di HPL sehingga di atas HPL itu lah hak guna bangunan, itulah solusi yang paling terpenting,”ungkapnya.

Ini juga bagian dari Komitmen Pemkot Ternate untuk menyelesaikan masalah lahan di Ubo-Ubo, sehingga masyarakat yang menempatinya tidak lagi ada rasa keraguan.

“Sehingga tidak ada keraguan di masyarakat, bahwa ada kepastian terkait penanganan tanah yang ada di Ubo-Ubo, jadi lewat HPL itu jauh lebih aman,”tegasnya. (**)

Editor : Uku