Wali Kota Ternate Lantik 127 Pejabat Eselon III, Eselon IV Dan Kepsek di Kecamatan Moti

TERNATE, TERBITMALUT.COM — Sebanyak 127 pejabat Administrator (eselon III), Pengawas (eselon IV) dan Kepala Sekolah (Kepsek) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Ternate, dilantik oleh Wali Kota Ternate, M. Tauhid Soleman di Kecamatan Pulau Moti Senin, (8/5/2023).

Pelantikan tersebut dihadiri, sejumlah pimpinan OPD di lingkup Pemkot Ternate, para Camat, Lurah Se-Kecamatan Moti. 

Pelantikan tersebut berdasarkan SK Wali Kota Nomor : 821.2/KEP/2613/2023. Sedangkan untuk pejabat Pengawas atau setara eselon IV. 

Baca Juga :

Tahun Ini, PUPR Gelontorkan Dana Puluhan Miliar Untuk Pembangunan Jalan dan Pemeliharaan Jalan di Kota Ternate

Wali Kota Ternate Ajak Kepala OPD dan ASN Hadiri Peringatan Isra Miraj di Masjid Al-Quds Jati Perumnas

Tuntas 100 Persen, Wali Kota Ternate Menyerahkan Kunci Rumah Bantuan Korban Banjir Bandang Rua

Reses di Kelurahan Fitu, Kota Ternate, Husni Bopeng Siap Usulkan Aspirasi Warga, Terutama Talud dan Jalan Perkuburan

Dan berdasarkan SK Wali Kota Nomor : 821.2/KEP/2614/2023. Sementara untuk jabatan Kepala Sekolah, berdasarkan SK Nomor : 821.2/KEP/2615/2023, tertanggal 4 Mei 2023.

Wali Kota Ternate, M. Tauhid Soleman dalam sambutannya menyampaikan, pelantikan yang dilakukan hari ini, merupakan pelantikan kedua yang dilaksanakan di luar pulau Ternate, setelah sebelumnya pada bulan Maret lalu, tiga pimpinan OPD dilantik di pulau Batang Dua.

Menurut Tauhid, pelantikan yang dilakukan di luar pulau Ternate menjadi penting karena ada komitmen Pemkot Ternate untuk memberikan perhatian terhadap Batang Dua, Hiri dan Moti (Bahim).

“Pelantikan ini menjadi penting agar saudara-saudara yang dilantik baik pejabat Administrator, pejabat Pengawas maupun Kepala Sekolah memiliki rasa empati, rasa kepedulian bahwa rakyat kita itu bukan hanya di 5 Kecamatan dalam kota, tapi rakyat kita juga berada di Kecamatan Batang Dua, pulau Hiri dan Moti,”kata Tauhid. 

Pelantikan di Kecamatan terluar, lanjut Tauhid, juga bagian dari bentuk keberpihakan pemerintah terhadap masyarakat di tiga Kecamatan terluar. Karena keberpihakan kepada Bahim itu, tidak saja melalui pembangunan infrastruktur tapi memperhatikan rasa keadilan yang dimiliki oleh masyarakat. 

“Proses pelantikan di Pulau Moti ini juga ada kaitannya dengan bagaimana upaya pemerintah mendorong agar ketertinggalan dari Bahim (Batang Dua, Hiri, Moti) dapat disegerakan dan dipercepat,” ucapnya. (SL/TM)