ads
ads

TIDORE, TERBITMALUT.COM — Dalam pengembangan kawasan laut pesisir, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia (Bappenas) bersama Indonesia Climate Change Trust Fund (ICCTF) bekerjasama dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Tidore menggelar Focus Group Discussion (FGD). 

FGD betulkan untuk mendorong upaya peningkatan pengelolaan kawasan konservasi khususnya di Wilayah Kawasan Konservasi Perairan Nasional (KKPN) atau Kawasan Konservasi Perairan Daerah (KKPD) melalui program laut sejahtera (LAUTRA).

FGD tersebut dibuka secara resmi oleh Plh Sekretaris Daerah Kota Tidore Kepulauan, Yakub Husain, yang mewakili wali kota, bertempat di ruang rapat wali kota, Jumat (5/7/2024).

Mengawali sambutan wali kota, Yakub Husain mengatakan, produk perikanan menyediakan 54 persen dari seluruh protein hewani yang dikonsumsi masyarakat. 

Perikanan juga merupakan salah satu kontributor terbesar dalam menciptakan lapangan pekerjaan, baik langsung maupun tidak langsung dengan ekonomi laut yang berkelanjutan sangat penting bagi Indonesia untuk mewujudkan masyarakat pesisir yang sejahtera, lingkungan laut yang sehat, dan perekonomian nasional yang berkembang.

“Atas nama pemkot Tikep, kami mengapresiasi kepada Kementerian PPN/Bappenas yang sudah berinisiatif melaksanakan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Kegiatan Indonesia Ocean For Prosperity (Lautra) di Kota Tidore Kepulauan.

Menurutnya, karena kita semua juga telah ketahui, bahwa Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan luas wilayah laut yang dapat dikelola sebesar 5,8 juta km² yang memiliki keanekaragaman sumber daya kelautan dan perikanan yang sangat besar.

Maka Kegiatan yang dilakukan ini adalah bukti komitmen pemerintah untuk lebih meningkatkan pengelolaan ekosistem pesisir Indonesia yang efektif, dan mengembangkan mata pencaharian berkelanjutan melalui Proyek Lautan Indonesia untuk Kemakmuran yang disingkat dengan istilah LAUTRA.

Proyek ini merupakan komitmen pemerintah dalam mengembangkan ekonomi biru, melalui pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan yang efektif, melindungi keanekaragaman hayati dan ekosistem yang kaya karbon, serta mengurangi kerentanan masyarakat pesisir.

Dengan melalui pengembangan mata pencaharian berkelanjutan, maka proyek ini diharapkan berkontribusi terhadap target keanekaragaman hayati dan perubahan iklim nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Indonesia dalam target nasional.

“Melalui FGD Kegiatan Indonesia Ocean For Prosperity (Lautra) di Kota Tidore Kepulauan ini menjadi langkah awal bagi upaya pengelolaan pesisir, yang diharapkan memberikan dampak yang optimal dan berkelanjutan. Serta diharapkan dilakukan pendampingan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir terutama pada sektor UMKM sehingga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat,”harapnya.

“Saya juga mengharapkan sumbangsih kontribusi pemikiran yang cerdas dan cemerlang dari para peserta FGD Kegiatan Indonesia Ocean For Prosperity (Lautra), memberi solusi dan juga kontribusi untuk pengembangan UMKM masyarakat pesisir di Pulau Mare yang telah ditetapkan sebagai Kawasan Konservasi Perairan Daerah (KKPD) di Kota Tidore Kepulauan,”sambungnya.

Sementara, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan provinsi Maluku Utara yang diwakili Kepala UPTD Balai Kawasan Konservasi Perairan Daerah (BKKPD) Maluku Utara, Mochtar M. Taher mengatakan, pemerintah Provinsi Maluku Utara melalui DKP saat ini dalam pengelolaan kawasan konservasi akan menjadikan Pulau Mare Kota Tidore Kepulauan sebagai kawasan percontohan bagi pengelolaan kawasan konservasi perairan lainnya di Maluku Utara, sehingga berbagai program akan diarahkan ke kawasan konservasi perairan Pulau Mare.

Untuk itu, kami juga menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada ICCTF Kementerian PPN/Bappenas melalui program LAUTRA yang sudah memasukan pulau mare sebagai salah satu kawasan konservasi penerima program ini.

“Semoga dengan FGD ini dapat memberikan dampak positif bagi pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan Maluku Utara, khususnya pada kawasan konservasi perairan pulau Mare,”ungkapnya.

FGD tersebut dihadiri oleh perwakilan Direktur Kelautan dan Perikanan Kementerian PPN/Bappenas bersama rombongan, Dekan Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Khairun Ternate, Staf Ahli Walikota, Asisten Sekda, Pimpinan OPD Terkait, dan peran lembaga masyarakat lokal, lembaga swadaya masyarakat dan swasta di bidang perikanan dan kelautan Kota Tidore Kepulauan. (**) 

Penulis : Hartini

Editor   : Sukur

Bagikan:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *