Bahas Utang Rp.48 Miliar dengan Banggar DPRD, Rizal : TAPD Kota Ternate Buat Skema Efisiensi Pembayaran Utang

TERNATE, TERBITMALUT.COM — Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Ternate bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Ternate menggelar rapat pembahasan persiapan pembayaran utang di sejumlah kegiatan yang belum sempat terbayarkan di tahun 2024, lalu terbawa di tahun 2025.

“Tadi kita sudah menskemakan untuk sumber pembiayaan dan rasionalisasi anggaran yang akan dilakukan. Hasil review dari Inspektorat itu utang pemkot sebesar Rp.48 miliar sekian,”ujar Sekda Kota Ternate, Rizal Marsaoly usai rapat di kantor DPRD Kota Ternate, Kelurahan Kalumata Jumat, (31/1/2025) kemarin.

Menurut Rizal, dari besaran utang itu, kemudian kita juga rasionalisasi untuk komponen belanja tak terduga (BTT) yang kurang lebih Rp.12 miliar, dan komponen lain, yakni menaikkan pendapatan senilai Rp. 3,5 miliar.

Baca Juga :

Hadiri Peringatan HKG Ke-53, Wali Kota Ternate : Program PKK Bersentuhan Langsung dengan Pemerintah dan Masyarakat

“Sehingga kita menunda pekerjaan jalan, karena kita juga ada kompensasi Rp.30 Miliar dari Kementerian PUPR. Karena, untuk pagu Pajalan dalam APBD itu Rp.25 miliar, lalu kita juga menghindari pemangkasan pagu anggaran di OPD yang kita lihat sudah sedikit turun,”jelasnya.

Rizal menambahkan, TAPD juga telah melaporkan ke Banggar DPRD untuk menahan salah satu pos anggaran pembangunan jalan di Kota Ternate sebesar Rp.25 miliar.

“Maka kita totalkan dalam efisiensi sebesar Rp.50 miliar. Dengan arti total utang Rp.48 miliar sekian itu kan kita masih bisa membayar. Ini juga bagian dari langkah-langkah TAPD untuk menghindari pemangkasan di OPD,”ungkapnya.

Kata Rizal, guna kita mengantisipasi terbitnya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi APBN dan APBD 2025. Maka tidak menutup kemungkinan ada rasionalisasi di tahap dua setelah kita meng skemahkan pembayaran utang lewat luncuran.

“Sehingga kami di TAPD perlu menyusun strategi untuk memaksimalkan untuk semua apa yang di dalam APBD tahun 2025 ini bisa berjalan maksimal. Karena di beberapa poin ada rasionalisasi perjalanan dinas, alat tulis kantor (ATK) dan hindari pekerjaan outputnya yang tidak terlalu berdampak ke masyarakat,”cetusnya. (Uku)