Proyek RLH dan Air Bersih Mangkrak, Kinerja Pemkab Halteng dan DPRD Dipertanyakan

WEDA, TERBITMALUT.COM — Proyek pembangunan Rumah Layak Huni (RLH) dan penyediaan air bersih yang tersebar di sejumlah desa di Kabupaten Halmahera Tengah, Maluku Utara, kini menuai sorotan tajam dari publik. Proyek yang seharusnya menjadi jawaban atas kebutuhan dasar masyarakat justru menyisakan tanda tanya besar di tengah janji pengentasan kemiskinan.

Dari hasil penelusuran wartawan Terbitmalut.com proyek yang dianggarkan sejak tahun 2023 itu telah menerima pencairan dana hingga 100 persen. Namun, hingga April 2025, banyak rumah dan sarana air bersih yang belum juga rampung dibangun. Sebagian bahkan tampak terbengkalai.

Informasi yang dihimpun menunjukkan proyek tersebut tersebar di sejumlah kecamatan dan desa di Halmahera Tengah. Meski demikian, tidak ada transparansi yang memadai dari pihak dinas terkait, apalagi pertanggungjawaban secara menyeluruh.

Baca Juga :

DPRD Kecam IWIP yang Abaikan Pembangunan Talud di Desa Gemaf, Ketua Komisi II : Jangan Hanya Janji

Kondisi ini mengundang reaksi dari kalangan Akademisi Isra Muksin, Dosen Universitas Bumi Hijrah, menilai DPRD Halmahera Tengah seolah-olah abai terhadap fungsi pengawasan yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam memastikan anggaran publik digunakan dengan benar.

“Jika DPRD Halmahera Tengah hanya diam, maka publik berhak mempertanyakan kinerja legislasi mereka,”ujar Isra saat ditemui Rabu, (23/4/2025).

Ia bahkan menyindir kemungkinan adanya ketakutan politis. Ataukah DPRD takut pada kepala dinas, kontraktor, atau bahkan Bupati?.

Isra juga mendorong DPRD, khususnya komisi yang membidangi infrastruktur dan pembangunan, agar segera memanggil dinas terkait untuk mengevaluasi secara terbuka progres proyek tersebut.

“Ini kebutuhan dasar rakyat, bukan proyek main-main. Harus segera diselesaikan agar bisa dimanfaatkan oleh masyarakat,”terangnya.

Tak hanya itu, ia menekankan bahwa hasil penelusuran Panitia Khusus (Pansus) DPRD yang menemukan adanya indikasi masalah dalam proyek ini harus diserahkan kepada aparat penegak hukum.

“Hasil temuan pansus tidak boleh berhenti di meja dewan. Harus diteruskan ke pihak berwajib,”pungkasnya.

Sementara itu, hingga berita ini ditayangkan, belum ada keterangan resmi dari dinas teknis maupun Bupati Halmahera Tengah terkait keterlambatan proyek yang menguras anggaran miliaran rupiah itu. (**)

Penulis : Dewa

Editor : Redaksi