TERNATE, TERBITMALUT.COM — Wakil Wali Kota Ternate, Nasri Abubakar secara resmi membuka Forum Perangkat Daerah dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah RKPD tahun Perencanaan 2027, yang berlangsung di Royal Resto Kalumpang, Selasa (10/3/2026).
Musrembang RKPD ini bertemakan “Penguatan City Branding Ternate Sebagai Kota Rempah dsm Pengembangan Kawasan Ekonomi Berbasis Kepulauan Melalui Peningkatan Daya Saing Industri Kreatif, UMKM dan IKM Serta Kapasitas Penyandang Disabilitas”. Kegiatan ini turut dihadiri oleh Sekda Kota Ternate, H. Rizal Marsaoly, Kepala-kepala OPD dan Camat.
Dalam sambutannya, Wakil Wali Kota, Nasri Abubakar menyampaikan, penyusunan RKPD Kota Ternate Tahun Anggaran 2027 merupakan bagian penting dari tahapan pelaksanaan RPJMD Kota Ternate tahun 2025–2029, sekaligus menjadi instrumen utama dalam mengarahkan kebijakan pembangunan daerah setiap tahun.
Baca Juga :
Menurut Nasri, arah prioritas pembangunan Kota Ternate Tahun 2027 yang akan difokuskan pada penguatan City Branding Ternate sebagai Kota Rempah serta pengembangan kawasan ekonomi strategis berbasis kepulauan guna mendorong kemandirian ekonomi daerah. Pengembangan iklim usaha yang kondusif melalui peningkatan daya saing industri kreatif, UMKM, dan industri kecil menengah. Dan peningkatan kapasitas penyandang disabilitas, melalui pemberdayaan ekonomi dan penguatan kewirausahaan yang inklusif.
“Pemerintah Kota Ternate juga akan terus mengakselerasi pelaksanaan agenda prioritas pembangunan daerah dalam RPJMD Kota Ternate Tahun 2025–2029, sebagai bagian dari upaya mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan,”ujarnya.
Kebijakan yang telah dirumuskan tersebut merupakan hasil dari proses panjang yang menghimpun berbagai aspirasi masyarakat serta menjawab berbagai persoalan aktual pembangunan perkotaan.
Karena itu, Forum Perangkat Daerah dan Musrenbang RKPD ini menjadi momentum penting untuk memastikan bahwa setiap program pembangunan yang direncanakan benar-benar selaras dengan kebutuhan masyarakat serta mampu menjawab tantangan pembangunan Kota Ternate ke depan.
Saya ingin menegaskan bahwa Pemerintah Kota Ternate akan terus mengawal setiap tahapan perencanaan pembangunan, mulai dari Musrenbang tingkat kelurahan, kecamatan, hingga pada proses penganggaran dalam APBD.
“Hal ini merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah untuk memastikan bahwa aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui proses Musrenbang dapat diakomodasi secara optimal dalam kebijakan pembangunan daerah,”ungkapnya.
Sementara itu, Kepala Bappelitbangda Kota Ternate, Thamrin Marsaoly dalam laporannya menyampaikan, sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, sistem perencanaan pembangunan nasional telah menjadi landasan utama dalam penyusunan kebijakan pembangunan di daerah selama lebih dari dua dekade.
Dalam implementasinya, salah satu aspek penting adalah pelibatan masyarakat dan para pemangku kepentingan dalam proses perencanaan pembangunan. Sebagai bagian dari komitmen tersebut, Pemerintah Kota Ternate pada tahun 2026 telah melaksanakan Musrenbang Komunitas “Ternate Youth Planner” untuk keempat kalinya, sebagai ruang partisipasi bagi generasi muda dalam memberikan gagasan dan kontribusi terhadap pembangunan daerah.
Thamrin menjelaskan pelaksanaan Musrenbang di tingkat kelurahan dan kecamatan telah selesai dilaksanakan, yang menghasilkan berbagai usulan dan aspirasi masyarakat yang telah disepakati bersama sebagai bahan penyusunan RKPD Kota Ternate Tahun 2027.
“Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah dan Musrenbang RKPD, merupakan salah satu tahapan penting dalam proses penyusunan RKPD sebelum perumusan Rancangan Akhir RKPD Kota Ternate Tahun 2026,”terangnya.
Melalui Forum Perangkat Daerah dan Musrenbang RKPD, berbagai aspirasi masyarakat, pokok-pokok pikiran DPRD, serta rencana kerja perangkat daerah diselaraskan, untuk merumuskan prioritas pembangunan Kota Ternate Tahun 2027 yang lebih fokus, terarah, dan efektif, sehingga pemanfaatan APBD yang terbatas dapat dioptimalkan untuk menghasilkan program pembangunan yang berkualitas serta berdampak nyata bagi peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.
Beberapa isu strategis pembangunan daerah dalam merumuskan arah kebijakan dan prioritas pembangunan ;
Pertama, penguatan struktur ekonomi daerah melalui pengembangan UMKM, ekonomi kreatif, perdagangan, dan ekosistem ekonomi digital guna meningkatkan daya saing Kota Ternate sebagai pusat perdagangan dan jasa di Maluku Utara.
Kedua, peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui penguatan pendidikan, kesehatan, serta kompetensi tenaga kerja dan kapasitas generasi muda menghadapi perubahan ekonomi dan teknologi.
Ketiga, penataan ruang kota dan penguatan infrastruktur untuk mengatasi keterbatasan ruang kota pulau serta mendukung pengembangan permukiman dan penyediaan infrastruktur dasar yang tertib dan berkelanjutan.
Keempat, penguatan ketahanan lingkungan dan mitigasi bencana seiring kondisi geografis Ternate yang berada di kawasan gunung api aktif dan wilayah pesisir yang luas.
Kelima, penguatan tata kelola pemerintahan yang efektif dan berbasis digital, melalui pemanfaatan teknologi informasi dalam perencanaan, pengelolaan data, dan pelayanan publik.
“Sehingga diharapkan pengembangan sektor pariwisata, ekonomi kreatif, UMKM dan IKM dapat semakin meningkat, didukung oleh penguatan kawasan ekonomi strategis serta peningkatan konektivitas ekonomi daerah,”ucapnya.
Selain itu, pembangunan daerah juga diarahkan untuk memastikan pembangunan yang inklusif, melalui peningkatan kapasitas dan akses bagi penyandang disabilitas agar dapat berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan ekonomi dan pembangunan daerah.
“Dengan demikian, pembangunan Kota Ternate diharapkan tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperkuat identitas kota, meningkatkan daya saing ekonomi lokal, serta mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat,”pungkasnya. (**)
Editor : Uku
