Astaga ! Salah Satu Pegawai ASN Diduga Main Judi Online Saat Paripurna DPRD Halteng Berlangsung

WEDA, TERBITMALUT.COM — Rapat Paripurna ke-20 DPRD Halmahera Tengah (Halteng) yang semestinya menjadi momentum penting penutupan masa sidang III tahun sidang 2025 justru tercoreng oleh insiden memalukan. Seorang aparatur sipil negara (ASN) diduga kedapatan asyik memainkan judi online jenis slot di tengah jalannya sidang resmi di ruang utama DPRD.3 September 2025

Pantauan langsung Terbitmalut.com dari lantai II gedung DPRD memperlihatkan jajaran pimpinan daerah hadir lengkap. Tampak Wakil Bupati, Ahlan Djumadil, Ketua DPRD, Zulkifli Hi Bayan, Wakil Ketua I DPRD, Munadi Kilkoda yang memandu jalannya sidang, serta Wakil Ketua II, Sakir Hi Ahmad. Namun, kesan formal dan berwibawa dalam ruang sidang itu mendadak tercoreng oleh ulah tak pantas dari seorang ASN.

ASN yang diketahui merupakan pejabat tingkat bawah itu diduga terlihat memainkan aplikasi judi online melalui gawainya, saat pimpinan DPRD sedang membacakan agenda paripurna. Tindakan tersebut bukan hanya mengganggu etika formal birokrasi, tetapi juga mencederai citra kelembagaan DPRD dan pemerintah daerah.

Baca Juga :

Masyarakat Patani Barat, Halmahera Tengah Gelar Doa Bersama Untuk Kedamaian Indonesia

Aktivitas sang ASN bahkan menjadi sorotan awak media yang meliput dari balkon lantai dua. Sejumlah jurnalis menyayangkan kelalaian pengawasan terhadap disiplin pegawai di ruang sidang yang seharusnya steril dari aktivitas tak pantas, apalagi yang berbau pelanggaran hukum seperti judi online.

Rapat paripurna seharusnya menjadi forum akuntabilitas politik antara eksekutif dan legislatif daerah. Namun, insiden ini justru membuka ruang kritik terhadap lemahnya pengawasan internal serta dugaan rendahnya integritas sebagian oknum ASN di lingkungan Pemda Halteng.

Hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi dari pihak Sekretariat DPRD maupun Pemerintah Daerah terkait identitas dan sanksi yang akan dijatuhkan terhadap ASN tersebut. Publik kini menanti ketegasan pemerintah dalam merespons insiden ini, sebagai bentuk komitmen terhadap etika birokrasi dan wibawa kelembagaan daerah. (Dewa)

Editor : Redaksi