WEDA, TERBITMALUT.COM – Pemerintah Provinsi Maluku Utara menggelar kegiatan Sosialisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi Nelayan dan UMKM di Kabupaten Halmahera Tengah, yang berlangsung di Pendopo Falcilno Weda, Jumat (06/03/2026).
Kegiatan ini dihadiri Wakil Gubernur Maluku Utara, H. Sarbin Sehe, Sekretaris Provinsi Maluku Utara, Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Maluku Utara, Fauji Momole Ketua TP-PKK Provinsi Maluku Utara beserta jajaran, pimpinan OPD lingkup Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah, perwakilan perbankan cabang dan unit Weda, serta perwakilan dari Yamaha Marine dan Suzuki Marine.
Dalam laporan panitia, Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Maluku Utara, Fauji Momole menyampaikan, bahwa kegiatan ini bertujuan untuk mengidentifikasi nelayan yang memiliki usaha produktif dan berpotensi mendapatkan akses pembiayaan melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR).
Baca Juga :
“Dengan program ini, nelayan dapat memperoleh akses permodalan sebesar Rp.35 juta hingga Rp.50 juta, yang nantinya dapat dimanfaatkan untuk mendukung usaha perikanan, termasuk pengadaan paket perahu (bodi) dan mesin guna meningkatkan produktivitas nelayan di daerah,”ujarnya.
Sementara itu, dalam sambutannya Wakil Bupati Halmahera Tengah, Ahlan Djumadil menyampaikan, ucapan selamat datang kepada Wakil Gubernur Maluku Utara beserta rombongan di Bumi Fagogoru.
Ia juga menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah terus berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya nelayan dan pelaku UMKM, melalui berbagai program pemberdayaan dan dukungan permodalan.
“Kami juga sebelumnya telah melaksanakan rapat pleno terkait percepatan akses keuangan daerah sebagai bagian dari upaya memperkuat sektor ekonomi masyarakat,” ujarnya.
Wakil Bupati menambahkan, bahwa bantuan armada dan sarana tangkap yang diberikan pemerintah harus benar-benar dimanfaatkan oleh nelayan untuk melaut. Menurutnya, apabila bantuan tersebut tidak digunakan sebagaimana mestinya, maka produksi hasil tangkapan ikan tidak akan meningkat dan berdampak pada stabilitas harga ikan di pasaran.
“Karena itu kami berharap para nelayan benar-benar memanfaatkan bantuan ini untuk meningkatkan hasil tangkapan dan kesejahteraan keluarga,”ungkapnya.
Ia juga menyoroti salah satu kendala yang dihadapi nelayan di Halmahera Tengah, yakni belum tersedianya SPBU khusus nelayan, sehingga kebutuhan bahan bakar sering menjadi hambatan dalam aktivitas melaut.
Untuk itu, Wakil Bupati berharap melalui kehadiran pemerintah provinsi, perbankan, serta pihak swasta dalam kegiatan ini dapat melahirkan langkah-langkah konkret dalam mendukung kebutuhan nelayan, baik dari sisi permodalan, sarana produksi, maupun fasilitas pendukung lainnya.
“Melalui kegiatan ini kami berharap tim yang hadir dapat benar-benar memastikan program bantuan dan pembiayaan yang diberikan tepat sasaran, sehingga benar-benar dirasakan manfaatnya oleh nelayan dan pelaku UMKM,”harpanya.
Sementara itu, Wakil Gubernur Maluku Utara, H. Sarbin Sehe dalam sambutannya menyampaikan, bahwa pemerintah terus berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai program bantuan dan dukungan pembiayaan usaha.
Namun menurutnya, berdasarkan data keuangan, meskipun angka bantuan pemerintah cukup besar, namun dampaknya belum sepenuhnya mampu mengangkat harkat dan martabat masyarakat secara signifikan.
“Salah satu penyebabnya adalah masih adanya bantuan yang tidak tepat sasaran, sehingga manfaatnya tidak dirasakan secara optimal oleh masyarakat yang benar-benar membutuhkan,”ungkapnya.
Karena itu, pada tahun 2026 Pemerintah Provinsi Maluku Utara akan melakukan perubahan sistem dalam penyaluran bantuan agar lebih tepat sasaran dan transparan, dengan memanfaatkan sistem digital yang semakin berkembang.
Ia juga menyoroti fenomena meningkatnya penggunaan pinjaman online (pinjol) di masyarakat yang justru lebih diminati dibandingkan akses pembiayaan resmi seperti KUR.
“Padahal KUR ini jauh lebih aman dan memiliki bunga yang ringan. Karena itu hari ini kami hadirkan langsung pihak perbankan agar masyarakat bisa mendapatkan penjelasan sekaligus layanan secara langsung,” jelasnya.
Menurutnya, pada tahun 2026 pemerintah akan membagi skema bantuan, di mana mesin kapal akan difasilitasi melalui program KUR, sementara bodi atau perahu akan menjadi bantuan dari pemerintah.
“Melalui langkah ini diharapkan nelayan dapat memiliki sarana tangkap yang memadai sekaligus memiliki tanggung jawab dalam mengembangkan usahanya,”pintanya.
Menanggapi pertanyaan dari nelayan terkait maraknya pencurian mesin kapal di wilayah Halmahera Tengah, Wakil Gubernur menyampaikan bahwa pemerintah akan menindaklanjuti persoalan tersebut dengan berkoordinasi bersama pihak kepolisian dan instansi terkait.
Ia juga mengimbau masyarakat untuk turut menjaga dan mengawasi fasilitas bantuan yang telah diberikan pemerintah agar dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan.
“Terkait dengan kebutuhan BBM nelayan yang disampaikan oleh Wakil Bupati tadi, pemerintah provinsi akan berupaya menindaklanjuti hal tersebut dengan berkoordinasi bersama pihak terkait, termasuk sektor migas, agar kebutuhan bahan bakar bagi nelayan dapat terpenuhi,” tambahnya.
Dalam sesi sosialisasi, pihak Bank BRI menjelaskan bahwa program KUR dapat diberikan tanpa jaminan, dengan syarat memiliki usaha produktif yang telah berjalan minimal 6 bulan, serta melengkapi dokumen seperti KTP, Kartu Keluarga, akta nikah bagi yang sudah menikah, serta surat keterangan usaha dari desa.
Sementara itu, perwakilan Yamaha Marine menyampaikan bahwa pihaknya merupakan salah satu distributor mesin khusus untuk kebutuhan perahu nelayan.
Ia juga menjelaskan, bahwa setiap mesin memiliki nomor seri yang dapat dilacak, sehingga apabila terjadi kehilangan mesin, data tersebut dapat ditelusuri melalui kartu garansi serta data pembelian di toko.
Ia menambahkan bahwa melalui program KUR, nelayan dapat memilih mesin 15 PK maupun 20 PK, sesuai dengan kebutuhan usaha mereka.
“Ke depan, pihaknya juga berencana menyediakan sparepart dan layanan bengkel untuk mendukung operasional nelayan di daerah,”tandasnya.
Hal senada juga disampaikan oleh perwakilan Suzuki Marine Ternate, yang menjelaskan bahwa mesin 15 PK dan 20 PK memiliki perbedaan pada sistem bahan bakar. Mesin 20 PK menggunakan bensin murni dengan konsumsi bahan bakar yang lebih irit serta tidak memerlukan campuran oli tambahan.
Selain itu, pihak Suzuki juga memastikan ketersediaan mesin serta layanan pendukung, meskipun untuk saat ini distribusi sparepart masih terpusat di wilayah Ternate.
Melalui kegiatan ini diharapkan nelayan dan pelaku UMKM di Halteng dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik terkait akses pembiayaan usaha, sehingga mampu meningkatkan produktivitas serta kesejahteraan masyarakat pesisir di daerah tersebut. (Dewa)
Editor : Redaksi
