TERNATE, TERBITMALUT.COM — Pemerintah Kota (Pemkot) Ternate mengawali tahun anggaran 2026 dengan menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) perangkat daerah sebagai forum konsolidasi, evaluasi, dan penajaman arah kebijakan pemerintahan untuk menyamakan persepsi dalam menghadapi tantangan pemerintahan, khususnya pada awal tahun anggaran.
Rakor tersebut dilaksanakan di ruang rapat Dinas Pendidikan pada Selasa (6/1/2026) yang dipimpin langsung oleh Wali Kota Ternate, M. Tauhid Soleman didampingi Wakil Wali Kota Ternate, Nasri Abubakar dan Sekretaris Daerah Kota Ternate, H. Rizal Marsaoly serta diikuti Staf Ahli, Asisten, Kepala Bagian, Camat, Sekretaris Dinas Dan Badan, Kepala Bidang, Serta Sekretaris Kecamatan di lingkup Pemkot Ternate.
Wali Kota Ternate, M. Tauhid Soleman, menegaskan pentingnya kehadiran aktif pemerintah di tengah masyarakat, terutama dalam merespons persoalan lingkungan, tata ruang, kebencanaan, dan pelayanan publik.
Baca Juga :
“Sehingga pemerintah tidak boleh bersifat reaktif, melainkan harus mampu membaca potensi risiko sejak dini,”ujarnya.
Tauhid juga menyoroti persoalan banjir, sampah, dan tata ruang yang dinilai saling berkaitan dan meminta seluruh jajaran, mulai dari OPD hingga kelurahan, untuk lebih aktif melakukan patroli wilayah dan pengawasan lapangan, khususnya di kawasan rawan.
“Ini bukan hanya soal teknis, tapi soal kehadiran, empati, dan tanggung jawab. Pemerintah harus terlihat, harus hadir, dan harus bekerja,”pintanya.
Selain itu, Tauhid berharap agar dilakukan koordinasi lintas sektor untuk melakukan kajian menyeluruh terkait potensi banjir dan pengendalian ruang, termasuk dengan instansi teknis terkait.
“Karena pembangunan yang tidak terencana akan menimbulkan risiko jangka panjang bagi keselamatan bagi masyarakat,”ungkapnya.
Dalam rapat tersebut, Wali Kota menekankan pentingnya efisiensi pengelolaan keuangan daerah. Maka ia meminta seluruh perangkat daerah untuk melakukan pengendalian anggaran secara disiplin, termasuk penerapan penghematan energi dan penggunaan fasilitas kantor secara proporsional.
Selain itu, Wali Kota juga menegaskan kebijakan sistem kerja fleksibel. Hal tersebut menjadi salah satu poin yang mendapat penekanan dan akan diterapkan serta diatur secara resmi melalui surat keputusan (SK) Wali Kota.
Wali Kota juga mengajak seluruh jajaran untuk menyatukan langkah, memperkuat koordinasi, dan menjaga konsistensi pelaksanaan kebijakan, termasuk dalam hal disiplin waktu kegiatan pemerintahan.
“Rapat koordinasi diharapkan menjadi titik awal penguatan tata kelola pemerintahan, peningkatan pelayanan publik, serta penajaman fokus pembangunan daerah sepanjang tahun 2026,”pungkasnya. (**)
Editor : Uku
