DPRD Halteng Kritisi Pemprov Malut Soal Tidak Adilnya Pelaksanaan Program Pembangunan Ratusan Unit RTLH

WEDA, TERBITMALUT.COM — Wakil Ketua DPRD Halmahera Tengah, Munadi Kilkoda melontarkan kritik keras terhadap Pemerintah Provinsi Maluku Utara (Pemprov Malut) atas ketidakadilan dalam pelaksanaan program pembangunan 700 unit Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang baru saja diluncurkan Gubernur Malut, Sherly Tjoanda dan Wakil Gubernur, Sarbin Sehe.

Pasalnya, dari ratusan rumah yang dicanangkan, tak satupun dialokasikan untuk Halmahera Tengah (Halteng), padahal wilayah tersebut tercatat sebagai daerah dengan tingkat kemiskinan ekstrem tertinggi kedua di Maluku Utara.

“Pemerintah provinsi seharusnya memfokuskan program ini ke daerah-daerah yang benar-benar butuh. Faktanya, Halteng luput dari perhatian. Ini sangat disayangkan,” tegas Munadi saat diwawancarai wartawan, Kamis (23/5/2025) kemarin.

Baca Juga :

Kontraktor Jalan Tani di Patani Utara Bantah Utang Rp.80 Juta, Klaim Sisa Hanya Rp.26 Juta

Program RTLH yang menyedot anggaran Rp.23 miliar itu diluncurkan Kamis (22/5/2025 di Dufa-Dufa, Kota Ternate, sebagai bagian dari janji 100 hari kerja duet Sherly–Sarbin. Tiga kabupaten diprioritaskan Halmahera Barat, Halmahera Utara, dan Halmahera Timur. Sementara Halteng, tak masuk hitungan ?.

Menurut Munadi, pengabaian ini merupakan tamparan keras bagi Halteng yang selama ini justru menjadi salah satu penyumbang terbesar pendapatan provinsi, baik dari Dana Bagi Hasil maupun Pendapatan Asli Daerah.

“Pemprov bahkan masih menunggak dana bagi hasil ke Halteng sebesar lebih dari Rp.200 miliar. Kalau rumah saja tidak diberi, setidaknya kembalikan hak kami yang tertahan itu. Biar kami bangun sendiri,”sindir politisi Partai NasDem itu dengan nada tinggi.

Ia juga menyayangkan sikap Pemprov yang dianggap tidak sejalan dengan semangat pengentasan kemiskinan yang sedang digencarkan Pemkab Halteng melalui berbagai program bantuan rumah.

“Pemda kami sedang berjuang menekan angka kemiskinan, tapi justru dipinggirkan. Bukannya dibantu, malah diabaikan,”ungkapnya.

Menutup pernyataannya, Munadi menyerukan agar prinsip keadilan dijunjung tinggi dalam distribusi program dan anggaran.

“Berlakulah adil. Jangan hanya datang ke Halteng kalau mau ambil hasil. Kami bukan sapi perah,”tegasnya. (**)

Penulis : Dewa

Editor : Redaksi