WEDA, TERBITMALUT.COM — Dinamika Politik di Kabupaten Halmahera Tengah (Halteng), Maluku Utara, semakin memanas bahkan tidak dapat dikendalikan lagi. Penganiayaan, pengrusakan baliho, saling ancam dan saling memaki dari satu kubu dengan kubu yang lain semakin terang-terangan.
Fenomena ini juga berdampak pada tatanan birokrasi pemerintahan di Halmahera Tengah. Karena, sejumlah Kepala Dinas di lingkup Pemda Halteng juga lenyap, apabila tak menggubris arahan pimpinan atau perintah atasan.
Disisi lain, ada Kepala Dinas lainya masih dalam zona aman. Karena memilih tunduk patuh pada perintah atasan. Semua ini terjadi, diduga karena pandangan politik yang berbeda untuk menentukan jalannya birokrasi pemerintahan yang lebih baik.
Baca Juga :
Meski beberapa Kepala Dinas terang-terangan bersosialisasi politik, namun di mata sang atasan terlihat biasa-biasa saja. Berbeda dengan Kepala Dinas lainya, mereka di non-aktifkan hanya karena tak patuh atas arahan si pimpinan.
Persoalan ini dianggap serius ketika tim media ini mendapat laporan melalui WhatsApp dari salah satu group Patani Timur Bersatu Senin, (30/9/2024). Disitu menyebutkan bahwa, menumbangkan Kepala Dinas adalah niat daripada beda pilihan dalam pandangan politik.
“Kadis Pendidikan so (sudah) tumbang. Kadis Perikanan so (sudah) tumbang. Maka yang bajalan kasana ini akan tumbang saja (Maka seterusnya akan tumbang),”kata Aco merupakan tim dari pasangan Ikram Malan Sangadji dan Ahlan Djumadil (IMS-ADIL).
Bahkan Aco menagatakan, strategi tumbang-menumbang yang terjadi saat ini bukanlah main-main. Sehingga, jika terdapat Kepala Dinas yang tidak sejalan dengan mereka (IMS-ADIL), akan segera di eksekusi.
“Tara main-main sebab ngoni (Kalian) yang ada di Elang-Rahim itu Torang kalah, ngoni (Kalian) jaya. Maka tarada solusi lain kecuali eksekusi,”ungkapnya.
Dengan bahasa itu, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa Pemerintahan saat ini lebih-lebihnya Pj. Bupati Halteng, Bahri Sudirman diduga berpihak ke pasangan IMS-ADIL.
Bagaimana tidak, Kepala Dinas DPMD Halteng, Mustami Jamal dan Sekretaris Dinas Ketpang yang diduga berpolitik praktis secara terang-terangan dibiarkan menduduki kursi panas dengan begitu bangga meski kasusnya telah dikantongi Bawaslu saat ini. (**)
Editor : Uku
