TERNATE, TERBITMALUT.COM — Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDI-Perjuangan Provinsi Maluku Utara (Malut) menggelar Rapat Kerja Daerah Khusus (Rakerdasus) yang berlangsung di Royal Resto, Kelurahan Kalumpang Jumat, (8/11/2024).
Dalam Rakordasus tersebut juga dihadiri Ketua DPP PDIP Bidang Kehormatan dan Juga Anggota DPR RI Komisi II, Komarudin Watubun sekalugus membuka Rakordasus, Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 1, Husain Alting Sjah dan Asrul Rasyid Ichsan, Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tikep, Nomor Urut 1, Muhammad Sinen-Ahmad Laiman, Calon Bupati Halteng, Nomor Urut 2, Drs. Edi Langkara dan Calon Wali Kota Nomor Urut 2, Tauhid Soleman.
Dalam kesempatan itu, Ketua DPD PDIP Maluku Utara, Muhamad Senen menyampaikan, bahwa para calon kepala daerah baik Gubernur, Bupati dan Wali Kota di pundak kita rakyat Maluku Utara telah menaruh cita-cita dan harapan mereka.
Baca Juga :
“Maka jangan kecewakan mereka dan pastikan di semua daerah kita harus keluar sebagai pemenang dan akan menjadi pelayan-pelayan untuk mengabdi kepada rakyat Maluku Utara yang sebaik-baiknya,”ujarnya.
Menurut Ayah Erik, PDIP tidak sedang ingin berkuasa, tapi kita hanya ingin mewujudkan kekuasaan yang mampu mendistribusikan keadilan kepada masyarakat Maluku Utara.
Hanya saja, lanjutnya, kita paham bahwa kita sedang berjuang dengan tidak mudah. Maka dari itu, kepada seluruh kader PDIP Perjuangan harus rapatkan barisan, tegak lurus pada perintah partai.
Sehingga, tidak ada yang bergeser dari perintah partai kita. Karena partai telah membuat keputusan, maka kader partai tidak pantang menghiayanati keputusan partai. Karena kita didik menjadi orang-orang besar dalam masyarakat.
“Maka bagi kader-kader partai yang tidak setia pada perintah partai, lalu kita sudah menegur ulang-ulang. Dan jangan coba-coba bermain api rekomendasi partai, kami akan meminta kapada DPP untuk memberikan teguran yang keras kepada kader partai yang tidak logal,”tegasnya.
Sementara Ketua DPP PDIP Bidang Kehormatan dan Juga Anggota DPR RI Komisi II, Komarudin Watubun menyampaikan, pada prinsipnya DPP akan menindaklanjuti laporan dari DPD terkait dengan kader partai, terutama calon kepala daerah yang tidak berjalan dengan PDIP.
“Jika ada laporan yang masuk, kita langsung pecat dan itu pada penerapan sanksi berat, tidak ada sanksi-sanksi ringan yang dikeluarkan DPP PDIP,”tegasnya.
Karena bagi dia, Partai Politik pasti merebut kekuasaan secara konstitusional lewat pemilihan umum (Pemilu). Maka jika ada kader partai yang bermain tiga kaki, ada kaki dmdi partai lain lagi, maka kita akan potong kakinya di PDIP.
“Jika ada yang datang hanya dapat rekomendasi partai, tapi tidak bersama dengan perintah partai PDIP. Apalagi hanya datang mau dapat rekomendasi lalu minta KTA. Karena di dalam PDIP tidak ada seperti itu, hidup harus punya pilihan,”ungkapnya. (**)
Editor : Uku
