ads
ads
ads
ads

TOBELO, TERBITMALUT.COM — Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Cabang Tobelo, meminta agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memeriksa Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara mulai, dimulai dari Bupati hingga ke jajaran tingkat desa.

“Kami menduga ada kecolongan besar di batang tubuh Pemda Halut terkait dengan proses beranggaran yang begitu sangat rancu. Ini bukan kali pertama GMKI Tobelo menyampaikan kondisi yang terjadi, tetapi ini sudah cukup berulang kali tetapi sama saja tidak ada tindakan nyata yang diberikan,”kata Ketua Cabang GMKI Tobelo, Rivaldo Djini, kepada Terbitmalut.com (20/12/2023).

Untuk itu, kami sudah sampaikan berulang kali, bahwa GMKI Tidak menyampaikan hal yang tidak berdasar bahkan kami sudah melewati seluruh tahapan advokasi dan konsolidasi untuk perkuat data.

“Kami hanya menyayangkan, Pemda Halut sangat tidak serius dalam menanggapi persoalan yang terjadi. Terlebih khususnya, hak-hak para pekerja yang sampai saat ini belum jelas kepastiannya,”ucapnya.

Lanjut Rivaldo, masalah ini kami sudah berkoordinasi dengan pengurus pusat dalam hal ini Koordinator Wilayah XV GMKI Maluku Utara, untuk dapat menyampaikan kepada Pengurus Pusat (PP Harian GMKI), agar peristiwa ini dapat tersampaikan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk dapat memeriksa dan menyelidiki secara tuntas.

“Untuk itu, kami berharap agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera memeriksa Bupati Halut beserta jajaranya agar supaya terjadi transparansi dan keterbukaan dari peristiwa ini. Ini demi kemaslahatan umat,”pintar Ketua GMKI. (**)

Penulis : Nawir

Editor : Sukur 

Bagikan: