TERNATE, TERBITMALUT.COM — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) melalui Komisi III meminta agar pemkot Ternate ekstra melakukan pengawasan penanganan sampah di setiap kelurahan.
Ketua Komisi III DPRD, Anas U. Malik mengatakan, terkait penanganan sampah dari sisi sarana prasarana dari pemerintah kota Ternate, sudah melakukan pengadaan baik itu armada truk roda empat dan ratusan armada roda tiga atau viar, termasuk kontainer.
Dan memang armada itu, lanjutnya, sudah tersebar di hampir seluruh kelurahan yang ada di kota Ternate. Artinya, skema penanganan sampah yang dilakukan oleh pemerintah kota Ternate, sudah terdistribusi ke wilayah kecamatan dan kelurahan.
Baca Juga :
Untuk itu dikatakan Anas, bukan saja ke DLH, tapi skemanya sudah melibatkan kecamatan dan kelurahan yang dibuktikan dengan pendistribusian ratusan armada roda tiga atau viar di wilayah kelurahan. Dan Kepala Kelurahan juga diberikan insentif Rp. 1.500.000 per bulan.
“Sehingga Komisi III menilai tidak ada alasan lagi soal problem sampah di Kota Ternate, karena kebijakannya sudah sampai di tingkat kelurahan. Maka itu kita berharap pemerintah kota harus lebih memaksimalkan fungsi kontrol ke Kepala Kelurahan, terhadap penggunaan viar yang harus dioptimalkan, agar tidak terjadi penumpukan sampah,” kata Anas Rabu, (8/11/2023).
Menurut Anas juga, kemudian dengan adanya armada sampah itu, pastinya ada persoalan BBM (bahan bakar minyak), honor operator viar yang itu juga menguras anggaran di postur APBD yang cukup besar.
Karena, dimulai dari pengadaan armada sampah baik roda empat, roda tiga atau viar, kontainer sampah, insentif kepala Kelurahan dan honor operator armada viar.
“Dengan begitu juga, adanya ratusan armada sampah roda tiga itu semakin banyak di kelurahan, pasti terjadi problem sampah di trans depo (lokasi pemilahan sampah) jika itu tidak maksimalkan dengan baik maka akan ada penumpukan sampah di kota. Dan viar itu operasinya batas di kelurahan tidak sampai ke TPA (tempat pembuangan akhir),”ucapnya.
Ketua Fraksi Golkar Kota Ternate itu juga menambahkan, bahwa memang sering ada keluhan problem sampah yang disampaikan ke Komisi III DPRD, terkait problem sampah di setiap barangka atau kalimati, saluran dan di pasar.
“Maka bagi Komisi III, pemerintah harus melakukan pengawasan lebih ekstra lagi bisa saja melalui DLH berkoordinasi dengan pihak kecamatan dan kecamatan ke pihak kelurahan, karena memang koordinasi ini penting di bangun,” ungkapnya.
Dan seharusnya, lanjut Politisi Golkar itu mengatakan, seharusnya kepala kelurahan ini lebih proaktif melakukan sosialisasi terkait sampah kepada masyarakat, agar sampah tidak dibuang ke barangka atau kalimati dan selokan atau saluran air.
“Karena, sudah ada viar yang melakukan operasi di lorong ke lorong yang ada di kelurahan. Dan jika hujan turun lalu masih ada sampah yang terbawa maka, itu akan menjadi parameter penanganan sampah di kelurahan belum maksimal,”pungkasnya. (**)
Penulis : Sukur
