“Catatan untuk Ibu Gubernur Maluku Utara di Tengah Getar Bumi”
Oleh ; Arafik A Rahman (Penulis Buku)
Baca Juga :
SAYA, mengawali catatan ini dengan satu proposisi yang sedikit filosofis: ketika kepemimpinan menjelma menjadi pelukan. Pada satu pagi yang bergetar, ketika kabar gempa menyebar lebih cepat dari doa-doa yang sempat dipanjatkan, kita nyaris menyaksikan kepanikan sebagai arus utama. Namun, out of the box, justru yang hadir adalah ketenangan yang terkelola. Karena itu, kita mestinya lebih awal tiba pada kesimpulan: bahwa kepemimpinan sejati tidak bekerja secara reaktif, tetapi antisipatif, ia mendahului peristiwa bukan sekadar mengikutinya.
Apresiasi yang tulus patut kita katakan kepada Ibu Sherly Laos, yang dalam situasi genting menunjukkan ketangkasan sekaligus kehangatan seorang pemimpin. Tanggap cepat yang diperlihatkan bahkan sebelum eskalasi bencana meluas adalah indikator bahwa kepemimpinan bukan sekadar jabatan, melainkan praksis kepekaan yang hidup di tengah rakyat.
Ketika gempa mengguncang wilayah antara Sulawesi Utara dan Maluku Utara, pada tanggal 02 April 2026 kemarin. Kita menyaksikan satu bentuk kepemimpinan yang bekerja sebelum kepanikan mencapai puncaknya. Di Batang Dua, di Halmahera Barat dan wilayah sekitarnya, bantuan hadir bahkan ketika warga masih berada dalam fase ketidakpastian. Ini bukan sekadar respons administratif, tetapi pendekatan mitigasi yang humanistik.
Sinergi antara Pemerintah Provinsi Maluku Utara, Pemerintah Kota Ternate dan Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat menunjukkan bahwa koordinasi bukan hanya wacana, tetapi praktik nyata yang berdampak langsung pada rasa aman masyarakat. Ada premis yang disampaikan Ibu Gubernur, “Kita mungkin diguncang, tetapi kita tidak sendiri” secara sosiologis premis ini, bekerja sebagai energi kolektif. Ia bukan sekadar kalimat, tetapi simbol kehadiran negara dalam ruang batin rakyat.
Kita harus jujur mengakui: bahwa pada fase awal, ada sebagian orang meragukan arah kepemimpinan beliau. Dan itu termasuk saya dalam spektrum tersebut. Tetapi dalam dialektika waktu dan realitas, keraguan itu mengalami dekonstruksi. Ia berubah menjadi rasa haru dan hormat yang berbasis evidensi. Lebih dari satu tahun berjalan, yang kita saksikan bukan hanya kerja administratif, tetapi produksi harapan konkret yang bisa disentuh oleh rakyat.
Mulai dari terobosan program pendidikan gratis pada jenjang SMA/SMK, layanan kesehatan tanpa beban biaya, pembangunan rumah sakit di berbagai kabupaten/kota, hingga pembukaan jalan Trans Kie Raha, semuanya adalah bentuk kebijakan yang berorientasi pada keadilan sosial. Ini bukan sekadar program, tetapi keberanian epistemik dalam membaca kebutuhan rakyat. Ditambah bantuan rumah layak huni, intervensi sosial dan lainnya yang tak dapat saya sebutkan, seakan negara tampak hadir, tidak absen.
Dalam sejarah kepemimpinan dunia, ada beberapa deretan perempuan-perempuan hebat: bahwa perempuan, dalam banyak situasi, menghadirkan model kepemimpinan yang tidak hanya kuat, tetapi juga cerdas dan tangguh. Seperti Elizabeth I dari Inggris (1558–1603), seorang ratu yang memimpin tanpa pendamping suami, namun mampu menjaga stabilitas politik dan kejayaan negaranya. Ia menjadi simbol ketangguhan dalam kesendirian.
Kemudian disusul Margaret Thatcher juga dari Inggris (1979–1990), dengan gaya kepemimpinan yang tegas dan deterministik dalam kebijakan ekonomi. Lalu Angela Merkel dari Jerman (2005–2021), yang dikenal dengan rasionalitas dan stabilitas kepemimpinannya dalam menghadapi krisis Eropa. Dan Jacinda Ardern dari Selandia Baru (2017–2023), yang menghadirkan model kepemimpinan empatik dan humanistik dalam menghadapi tragedi dan pandemi.
Mereka adalah mata rantai sejarah yang menunjukkan bahwa kepemimpinan perempuan bukan sekadar alternatif, tetapi memang menjadi solusi. Dan hari ini, nyaris tanpa kita sadari, di depan mata kita ada “tetesan Elisabeth” saat ini di Provinsi Maluku Utara. Ia menjelma dalam diri Sherly Laos, seorang pemimpin perempuan yang bekerja tanpa henti, berdampak dan merembes hingga ke nadi kehidupan rakyat di desa.
Dalam perspektif teoritik, kepemimpinan yang baik, benar dan bijaksana telah disampaikan oleh James MacGregor Burns dalam karyanya Leadership (1978). Burns memperkenalkan konsep transformational leadership, yaitu kepemimpinan yang tidak hanya berorientasi pada transaksi kepentingan, tetapi mampu mentransformasi nilai, moralitas dan kesadaran kolektif masyarakat. Dalam kerangka Burns, seorang pemimpin yang baik adalah ia yang:
-Mampu mengangkat kebutuhan dasar rakyat menjadi agenda utama,
-Menggerakkan perubahan yang berorientasi pada nilai (value-driven),
-Dan menghadirkan relasi yang emansipatoris.
Tentu, jika kita refleksikan secara jujur, pola kepemimpinan seperti ini nyaris kita temukan dalam praktik yang dijalankan oleh Ibu Gubernur Maluku Utara hari ini, terutama dalam bagaimana kebijakan publik diarahkan untuk menjawab kebutuhan riil masyarakat.
Jika Raden Ajeng Kartini pernah menulis “Habis Gelap Terbitlah Terang”, maka hari ini, Ibu Sherly Laos sedang “melukis karyanya” di atas kanvas sejarah Maluku Utara. Kita belum sepenuhnya tahu bagaimana lukisan itu akan selesai, tetapi kita sedang menyaksikan goresan-goresan awal yang penuh makna.
Terima kasih, Ibu Gubernur.
Atas kerja yang terlihat maupun yang tak terlihat mata. Atas kepedulian yang tidak selalu diucapkan, tetapi terasa. Dan atas keteguhan yang menjadi penyangga psikologis bagi rakyat.
Sebab, sejarah tidak hanya mencatat siapa yang berkuasa, tetapi siapa yang benar-benar hadir. Dan dalam catatan itu, nama Ibu sedang ditulis: pelan, pelan dan tetapi pasti. (**)
