“Gane Barat: Retribusi Berlapis, Kapal Kayu Puluhan Tahun, dan Jalan Saketa–Daipodo Sebatas Cerita”
Oleh: Jainudin Wahab (Perwakilan Pemuda Gane Barat)
PEMBANGUNAN, pada hakikatnya bukan sekadar pertumbuhan angka dalam laporan birokrasi, melainkan kemampuan negara menghadirkan keadilan akses bagi seluruh warga tanpa membedakan pusat dan pinggiran. Infrastruktur jalan, transportasi laut, serta tata kelola pelayanan publik merupakan indikator utama untuk mengukur sejauh mana negara benar-benar hadir dalam kehidupan masyarakat.
Baca Juga :
Ketika suatu daerah masih terisolasi, transportasinya tidak aman, sementara rakyat dibebani pungutan yang membingungkan, maka pembangunan sesungguhnya belum berjalan secara utuh, melainkan baru sebatas narasi administratif yang dipoles dalam pidato dan laporan tahunan. Realitas itulah yang hingga kini masih dirasakan masyarakat Gane Barat, Halmahera Selatan. Daerah yang dikenal sebagai salah satu penyokong kebutuhan pangan bagi Ternate dan wilayah Maluku Utara pada umumnya justru masih hidup dengan berbagai keterbatasan infrastruktur dasar.
Jalan penghubung antara Saketa sebagai ibu kota Gane dengan Daipodo di Kecamatan Oba, Tidore Kepulauan, hingga hari ini lebih sering terdengar sebagai bahan pidato dibanding kenyataan pembangunan. Padahal, jalan bukan hanya urusan mobilitas. Jalan adalah denyut ekonomi masyarakat. Ia menentukan cepat atau lambatnya distribusi hasil bumi, menentukan akses pendidikan, kesehatan, hingga menentukan harga kebutuhan pokok di pasar.
Dalam teori pembangunan ekonomi, Walt Whitman Rostow melalui bukunya The Stages of Economic Growth menjelaskan bahwa infrastruktur merupakan syarat utama agar suatu wilayah dapat bergerak menuju tahap pertumbuhan yang maju. Daerah yang konektivitasnya buruk akan sulit keluar dari keterbelakangan karena biaya distribusi menjadi mahal dan aktivitas ekonomi bergerak lambat. Ironisnya, masyarakat Gane Barat bukan meminta sesuatu yang mewah. Mereka hanya meminta akses yang layak agar tidak terus hidup dalam keterisolasian.
Persoalan lain yang tak kalah serius adalah transportasi laut dari Ternate menuju Gane Barat yang hingga kini masih bergantung pada kapal kayu yang sudah puluhan tahun beroperasi. Setiap kali masyarakat menyeberang, ada kecemasan yang ikut berlayar bersama ombak. Kecelakaan laut yang terus berulang semestinya menjadi alarm bahwa keselamatan masyarakat tidak bisa terus diserahkan pada keberanian dan nasib baik semata.
Karena itu, permintaan masyarakat agar pemerintah menghadirkan kapal besi setara KM Aksara atau Holly Mary bukanlah tuntutan berlebihan. Itu adalah kebutuhan mendesak. Sebab Gane Barat bukan daerah mati. Wilayah ini menjadi salah satu pemasok logistik pangan untuk kota Ternate dan beberapa daerah lain di Maluku Utara. Sangat ironis jika daerah yang ikut menghidupi pasar-pasar di perkotaan justru harus bertaruh nyawa di laut setiap kali membawa hasil bumi.
Dalam perspektif kepemimpinan modern, James MacGregor Burns melalui teori transformational leadership menegaskan bahwa pemimpin yang besar adalah mereka yang mampu mengubah keresahan rakyat menjadi kebijakan nyata. Kepemimpinan tidak cukup hanya hadir dalam baliho, seremoni, atau slogan pembangunan. Kepemimpinan diuji ketika masyarakat kecil di daerah terpencil benar-benar merasakan kehadiran negara dalam kehidupan mereka sehari-hari.
Karena itu, kami mewakili masyarakat Gane Barat berharap kepada Sherly Laos dan Bupati Halmahera Selatan agar persoalan ini tidak lagi berhenti pada janji dan wacana tahunan. Jalan Saketa–Daipodo dan pengadaan kapal besi adalah kebutuhan mendasar yang harus diprioritaskan, bukan sekadar bahan kampanye yang terus diulang setiap momentum politik.
Belum lagi persoalan retribusi di Pelabuhan Ferry Babang-Saketa yang hingga kini terus menuai keluhan masyarakat. Retribusi masuk sebesar Rp.2 ribu dinilai tumpang tindih dengan tarif yang dikenakan saat pembelian tiket kapal. Dan membuat masyarakat bingung, karcis yang digunakan saat masuk pelabuhan pada akhirnya tertera bersamaan dengan tiket penyeberangan, sementara di pintu masuk tetap ada pungutan tersendiri beserta karcis tambahan.
Masyarakat tentu memahami bahwa pelayanan publik membutuhkan biaya. Tidak ada yang menolak retribusi jika memang jelas dasar hukumnya dan transparan penggunaannya. Namun yang dipersoalkan adalah kesan pungutan berlapis dalam pelayanan yang justru belum maksimal. Jangan sampai rakyat merasa lebih cepat dipungut daripada dilayani.
Di warung kopi kecil di Saketa, ada cerita jenaka yang sering disampaikan warga sebagai satire terhadap lambannya pembangunan. Konon, seorang anak kecil bertanya kepada ayahnya:
“Pak, jalan Saketa–Daipodo itu benar ada?”
Ayahnya tertawa kecil lalu menjawab:
“Ada Nak… tapi mungkin jalannya masih tersesat di dalam proposal.”
Orang-orang tertawa mendengar cerita itu. Namun dibalik tawa tersebut, tersimpan kritik yang tajam. Sebab terlalu lama menunggu membuat masyarakat akhirnya belajar menertawakan penderitaannya sendiri.
Tulisan ini bukanlah bentuk kebencian kepada pemerintah. Kritik ini lahir dari harapan agar Gane Barat tidak terus diperlakukan sebagai daerah yang hanya diingat ketika musim politik tiba. Masyarakat tidak membutuhkan janji baru yang indah di atas podium. Mereka membutuhkan jalan yang nyata, transportasi yang aman, dan pelayanan publik yang adil.
Sebab pembangunan sejati bukan diukur dari banyaknya pidato tentang kemajuan, tetapi dari seberapa jauh rakyat di daerah terpencil dapat merasakan hidup yang lebih aman, layak dan bermartabat sebagai warga negara. (**)
