“Keadilan yang Terkubur Dialik Keringat Buruh”
Oleh : Agung Halid (Sekretaris Advokasi Serikat Pekerja Nasional)
Di tengah riuhnya narasi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, ada satu kenyataan yang terus diabaikan: buruh masih menjadi pihak yang paling sering dikorbankan.
Baca Juga :
Mereka dipuji sebagai pahlawan produktivitas, tetapi diperlakukan sekadar sebagai angka dalam laporan keuntungan. Buruh bekerja, sistem menikmati. Ini bukan sekadar persoalan upah rendah atau jam kerja panjang. Ini adalah soal ketimpangan yang dipelihara. Tenaga yang mereka curahkan setiap hari menghasilkan nilai besar, namun yang kembali kepada mereka hanyalah sisa—cukup untuk bertahan hidup, tapi tidak cukup untuk hidup layak.
Eksploitasi hari ini tidak selalu hadir dalam bentuk kasar. Ia tampil rapi, dibungkus regulasi, dilegalkan oleh kebijakan, dan dinormalisasi oleh diamnya banyak pihak. Ketika pekerja dipaksa menerima kondisi yang tidak adil demi “stabilitas” dan “investasi”, sesungguhnya kita sedang menyaksikan ketidakadilan yang dilembagakan.
Lebih miris lagi, suara buruh kerap dianggap gangguan. Tuntutan mereka dilihat sebagai ancaman, bukan sebagai panggilan untuk memperbaiki keadaan. Padahal yang mereka minta bukan kemewahan—hanya hak dasar: upah layak, perlindungan kerja, dan perlakuan manusiawi.
“Tenaga kerja yang dijual buruh menghasilkan nilai jauh lebih besar daripada upah yang diterima. Selisih itulah yang menjadi sumber keuntungan, yang sering kali diambil tanpa keadilan.”
Pernyataan ini bukan sekadar teori lama, melainkan potret nyata yang masih terjadi hari ini. Sekretaris Advokasi Serikat Pekerja Nasional (SPN) menyuarakan hal yang sederhana namun mendasar:
“Kami tidak meminta lebih dari apa yang menjadi hak kami. Kami hanya ingin dihargai dan diperlakukan secara manusiawi.”. Pertanyaannya: mengapa hal sesederhana itu masih sulit dipenuhi?.
Jawabannya tidak nyaman—karena sistem yang ada belum benar-benar berpihak. Kebijakan sering kali lebih ramah pada pemilik modal dibandingkan pelaku kerja. Negara, yang seharusnya menjadi penyeimbang, kerap hadir setengah hati.
Jika kondisi ini terus dibiarkan, maka pembangunan hanyalah ilusi. Pertumbuhan ekonomi tanpa keadilan sosial bukan kemajuan, melainkan ketimpangan yang diperhalus.
Sudah saatnya berhenti berpura-pura tidak melihat. Keadilan bagi buruh bukan pilihan, melainkan keharusan. Tanpa itu, kita sedang membangun kemajuan di atas ketidakadilan. Dan sejarah selalu mencatat: ketidakadilan yang dibiarkan, pada akhirnya akan menuntut jawaban. (**)
