“Politik Sebagai Panggilan Etik”
Oleh
Arafik A. Rahman (Penulis Buku)
DALAM, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pengertian politik adalah pengetahuan tentang ketatanegaraan atau kenegaraan (tentang sistem pemerintahan dan dasar pemerintahan). Secara etimologis, politik berasal dari bahasa Yunani yaitu polis yang berarti kelompok “Organisasi”, atau kota yang berstatus negara “city state“. Sedangkan kata politikos, yang berarti dari, untuk, atau yang berkaitan dengan warga negara. Kemudian kata “politisi” berarti orang-orang yang bergelut di bidang politik.
Yang selanjutnya dijabarkan, polites berarti warga negara, politikos berarti kewarganegaraan, politike tehne berarti kemahiran politik, politike episteme berarti ilmu politik. Premis tersebut mempengaruhi bangsa Romawi di kala itu, lalu lahirlah istilah “arts politica” seni atau kemahiran tentang persoalan pemerintahan “kenegaraan”. Politik pun juga dikenal dalam bahasa Arab dengan kata siyasah yang berarti mengurus kepentingan seseorang atau masyarakat.
Resonansi “politik” nyaris menjadi tema yang selalu hangat dalam sejarah diskursus mulai dari zaman kuno eranya “Socrates, Plato dan Aristoteles” sampai di era digitalisasi saat ini.
Menurut Aristoteles, bahwa politik adalah usaha yang ditempuh warga negara untuk mewujudkan kebaikan bersama “general will, will of all”. Toteles juga menyebut manusia sebagai makhluk politik “zoon politicon“, bahwa manusia adalah hewan yang berpolitik tetapi yang membedakan manusia dengan hewan; manusia memiliki intelegensia dan akal budi sedangkan hewan tidak memiliki itu.
Sementara Socrates, mengatakan politik adalah sebuah sumber kebaikan yang diturunkan dari surga, ditempatkan di kota, disebarkan ke rumah-rumah dan di praktekan setiap individu sehingga menjadi sebuah kebajikan umum.
Kemudian, Plato dengan karyanya yang terkenal yaitu “Republic” bahwa politik adalah bagaimana keadilan itu di tegakan dalam sebuah masyarakat dengan memberikan kewenangan menegakan dan menjaga keadilan itu sendiri. Dari definisi politiknya Plato munculah istilah ‘rezim’, sebagai aktor penjaga keadilan.
Diskursus mereka, melahirkan gagasan yang fenomenal dan spektakuler, hingga kini diterapkan dibeberapa negara di dunia termasuk Indonesia yang sarat akan dinamika politik. Tentunya negara merupakan salah satu produk terdahsyat dari gagasan politik itu sendiri. Di era globalisasi dan digitalisasi kita nyaris tersandera dalam pandangan yang keluar dari esensi tujuan politik; memahami politik sebagai sesuatu yang kotor, suatu cara yang penuh dengan kebohongan belaka, suatu tindak laku yang saling membantai dan seterusnya.
Kesalahan mendefinisikan politik oleh sebagian masyarakat Indonesia, itu menandakan bahwa ada problem besar yang sementara dihadapi bangsa ini. Apakah disebabkan oleh vakum-nya tugas legislatif melalui reses.? ataukah lemahnya out put fakultas ilmu sosial-politik.? dan ataukah para politisi kita yang mendistorsi-kan politik itu sendiri. Terbukti bahwa perdebatan kita tak pernah usai dan selalu saja terdapat protes terhadap kebijakan yang digelontorkan oleh pemerintah.
Padahal politik sejatinya sebagai panggilan etik atau disebut “art of politics” seni mengurusi pemerintahan (negara) yang melahirkan produk yang etik dan teknik pendistribusian yang proporsional. Seperti yang disampaikan Hans Kelsen, bahwa “politik adalah upaya pendistribusian keadilan yang etik dan sesuai dengan teknik pendistribusian yang proporsional”.
Karena itu, hentikan pandangan buruk terhadap politik. Sekali lagi politik adalah upaya yang etik dan bijaksana dalam menyelenggarakan negara dan mendistribusikan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Kalaupun ada pembohongan dan penyimpangan dalam kebijakan maka itu bukan kebijakan politik, melainkan kebijakan iblis dan setan yang sering berdusta, gayanya pragmatis, keputusannya otoritarianisme. Bagi politikus, segeralah menjadikan politik sebagai panggilan etik dalam menjalankan kekuasaannya.
Begitu selain Kelsen, Max Weber juga menyampaikan melalui karyanya “Politic as a Vocation” bahwa berpolitik adalah suatu panggilan hasrat “passion” untuk melayani rakyat, panggilan tanggung jawab untuk melayani rakyat dan panggilan proporsional dalam menjalankan kekuasaan negara.
Dalam Islam, Ibnu Khaldun telah memaparkan bahwa politik adalah suatu upaya yang mulia dan terhormat yang hanya dimiliki oleh manusia saja, sebagai mahluk Tuhan yang paling bermartabat. Baginya tidak ada dalam alam semesta ini suatu mahluk lain yang berpolitik, sebagaimana yang dilakukan oleh manusia. Misalnya dalam kisah kepemimpinan Khalifah Umar bin Khattab, ia menjalankan kebijakan politiknya dengan penuh cinta dan kasih sayang.
Umar dalam riwayatnya beliau selalu memantau rakyatnya dari pagi early hingga larut malam untuk memastikan keamanan dan kenyamanan rakyatnya. Terlepas dari itu, Umar juga berhasil perluasan wilayah kekuasaannya, menata administrasi pemerintahan dan menata kota-nya. Ekspansi wilayah pada masa umar dilakukan secara bertahap, yang pertama ditaklukkan yaitu kota damaskus ibu kota syiria.
Lalu mesir dibawah komando Amr bin Ash, irak dibawah komando Sa’ad Bin Abi Waqoslalu Qadisiyah. Di masanya kekuasaan islam meliputi seluruh jazirah Arabia, palestina, syiria, Persia, dan mesir. Ia menempatkan Gubernur “militer secara proporsional” sehingga tidak terjadi konflik diantara keluarga. Beliau juga melakukan pembagian Soimah dan zakat sehingga ia membentuk baitul mal.
Olehnya itu, mulailah untuk memahami teori dan praktik politik yang sesuai dengan paparan para filsuf “Socrates, Plato, Aristoteles, Ibnu Khaldun, Max Weber, Hans Kelsen dan belajarlah dari kisah Umar bin Khattab. Jika itu dilakukan maka tentu politik akan berjalan sesuai dengan esensial, substantif dan kredibel serta akuntabilitas di bangsa Indonesia.
Jangan menafsirkan politik secara subjektif, menurut saya, biasanya begitu-begini dan menurut orang bilang. Bahwa politik itu urus diri sendiri, urus kelompok, sekedar urus parpol, urus popoji, urus tikam orang, urus etnis, urus kepentingan Borjuis, urus profit, urus harta, urusan baku kocak, baku fitnah, urus everdoman, urusan cukardeleng dan seterusnya. Yang pada akhirnya banyak terjadi kecelakaan berpikir terhadap politik itu sendiri. Be the best when you are tobe a leader, jadilah yang terbaik ketika anda menjadi pemimpin (**)
