ads
ads

SOFIFI, TERBITMALUT.COM — Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Maluku Utara (Malut), Abdullah Assagaf berharap dengan adanya Rapat Koordinasi Pengawasan Bidang Sumberdaya Kelautan dan Perikanan, pemerintah pusat melalui KKP bisa menghadirkan sarana dan prasarana di Maluku Utara.

Menurut Abdullah Assagaf, bahwa Maluku Utara daerah provinsi kepulauan maka perlu adanya pengawasan sumber daya kelautan maluku utara. Karena, masih banyak illegal fishing (penangkapan ilegal) di Maluku Utara.

“Sehingga, kita berharap dengan adanya Rapat Koordinasi ini ada satu sarana dan prasarana yang bisa membackup kita seperti kapal patroli dan pangkalan di Maluku Utara,”harapnya saat diwawancarai Terbitmalut.com Rabu, (18/12/2024).

Dengan begitu, lanjutnya, kita tidak lagi bergantung dengan Ambon, Provinsi Maluku. Karena, selama ini kita masih berada dibawah Ambon. Maka dengan adanya kehadiran Sekretaris Direktorat Jendral Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan, KKP RI, Ir.Suharta bisa menmberikan kontribusi untuk Maluku Utara.

“Guna menata fungsi pengawasan sumberdaya kelautan yang ada di Maluku Utara. Salah satunya masih marak pengeboman ikan, penangkapan ikan dengan cara-cara tidak ramah lingkungan. Bahkan masih ada kapal-kapal penangkapan ikan dari luar melakukan penangkapan ikan,”ungkapnya.

Kadis juga berharap agar kehadiran Anggota Komisi IV DPR RI, Prof. Dr. Rokmin Dahuri juga di Maluku Utara, bisa membantu pemerintah provinsi melalui DKP untuk bisa mendapatkan bantuan armada dan pangkalan.

Karena, sesuai informasi juga dari KKP RI, akan membangun pangkalan di Maluku Utara. Maka dengan hadirnya pangkalan ini pastinya akan diikuti dengan penyediaan infastruktur armada yang lebih besar.

“Maka sudah pasti akan membantu kita mengatasi banyaknya illegal fishing (penangkapan ilegal) di Maluku Utara,”pungkasnya. (Uku)

Bagikan:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *