TERNATE, TERBITMALUT.COM — Pemerintah Kota Ternate menggelar Rapat Finalisasi Persiapan Distribusi Bantuan Sosial sebagai bagian dari penguatan pelaksanaan piloting digitalisasi bantuan sosial nasional tahun 2026.
Rapat ini menjadi langkah lanjutan setelah Kota Ternate resmi ditetapkan sebagai lokus percontohan digitalisasi bantuan sosial dan keterpaduan layanan digital oleh pemerintah pusat.
Sebagai satu-satunya daerah di Provinsi Maluku Utara yang ditunjuk, Kota Ternate memastikan agar sistem penyaluran bantuan sosial berjalan lebih efisien, akurat, dan transparan melalui platform berbasis teknologi terintegrasi.
Baca Juga :
Rapat finalisasi digelar di Auditorium Bappelitbangda Kota Ternate, Jum’at (27/2/2026) dan dipimpin oleh Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Ternate, Rukmini A Rahman dan dihadiri oleh jajaran Kepala OPD terkait, tim teknis, serta unsur pendukung sistem digitalisasi dan jaringan.
Fokus pembahasan meliputi skema distribusi bantuan di lapangan, kesiapan infrastruktur jaringan, serta integrasi sistem pelaporan berbasis data.
Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Ternate, Rukmini A Rahman mengatakan, pentingnya kejelasan alur distribusi serta pembagian peran antar OPD, khususnya di wilayah dengan jumlah penerima terbanyak.
“Kita harus pastikan skema distribusinya jelas. Apakah dari Kota Ternate langsung ke titik lokasi atau ada pola lain. Semua harus terjadwal dengan baik agar saat Zoom kita bisa melaporkan target dan progres secara tepat,”ujarnya.
Ia juga meminta setiap OPD memiliki strategi operasional di lokasi masing-masing agar distribusi tidak terkonsentrasi pada satu titik dan dapat berjalan efektif.
“Kalau ada wilayah dengan penerima paling banyak, maka OPD terkait harus langsung berbagi peran. Masing-masing dinas harus punya strategi sendiri untuk menyukseskan kegiatan di lokasi yang sudah ditentukan,”harapnya.
Tujuan utama digitalisasi ini adalah memastikan bantuan sosial tersalurkan tepat sasaran, mengurangi duplikasi data, mempercepat proses verifikasi, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.
Dalam prosesnya, sejumlah tantangan diidentifikasi, antara lain belum seluruh warga menggunakan perangkat berbasis Android, masih adanya data administrasi kependudukan yang belum diperbarui, rendahnya literasi digital, serta stigma masyarakat terhadap proses pendataan
“Karena itu, koordinasi lintas instansi diperkuat, termasuk dengan Badan Pusat Statistik dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil,”terangnya.
Asisten I meminta agar portal data dan website pendukung dapat diakses secara terbuka serta memungkinkan input dan monitoring data secara real time.
“Kalau sudah ada website, maka ketika dibuka harus langsung muncul link yang bisa diakses. Jangan sampai belum bisa dibuka. Ini harus dipastikan sebelum hari pelaksanaan,”tegasnya.
Pemerintah Kota Ternate menargetkan seluruh kepala keluarga dapat diregistrasi dalam sistem agar proses validasi warga penerima bantuan dapat dilakukan secara objektif berbasis desil dan data sosial ekonomi yang terukur.
“Pelaporan capaian harus dilakukan secara berkala, termasuk pemetaan progres per kecamatan,”pungkasnya. (**)
Editor : Uku
