TERNATE, TERBITMALUT.COM — Litbang HalmaheraPost merilis hasil Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kota Ternate terhadap sejumlah layanan publik strategis. Survei Periode November-Desember 2025 ini dalam memotret persepsi warga terhadap kualitas pelayanan dasar yang bersentuhan langsung dengan kehidupan sehari-hari masyarakat.
Berdasarkan hasil survei itu, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) mencatat skor tertinggi dengan nilai 72,86. Capaian ini menunjukkan bahwa pelayanan administrasi kependudukan relatif dinilai baik oleh masyarakat, khususnya dalam aspek kemudahan akses dan kepastian layanan.
Layanan kesehatan berada di posisi kedua dengan skor 72,05, mencerminkan kepuasan publik terhadap akses layanan, meskipun masih terdapat catatan soal pemerataan dan kecepatan pelayanan.
Baca Juga :
Sementara itu, BPJS Ketenagakerjaan mencatat skor 70,27, untuk layanan PDAM, tingkat kepuasan berada di angka 68,5. Nilai ini menunjukkan masih adanya keluhan warga, terutama terkait kontinuitas distribusi air dan kualitas layanan di beberapa wilayah.
Adapun pengelolaan sampah menjadi sektor dengan skor terendah, yakni 67,73, yang menegaskan bahwa persoalan kebersihan lingkungan dan sistem pengelolaan sampah masih menjadi tantangan utama Pemerintah Kota Ternate.
Dengan demikian, IKM Kota Ternate secara umum yang berada pada angka 70,28. Angka ini menunjukkan bahwa secara keseluruhan kualitas pelayanan publik berada pada kategori cukup baik, namun belum sepenuhnya memenuhi ekspektasi masyarakat.
Direktur Litbang HalmaheraPost, Jufri Abubakar, menilai hasil survei ini sebagai cermin objektif hubungan antara kinerja pelayanan dan persepsi publik.
“IKM ini tidak sekadar angka, tetapi refleksi langsung dari pengalaman warga ketika berhadapan dengan layanan publik. Sektor-sektor dengan skor di atas 70 menunjukkan adanya kepercayaan publik, sementara sektor di bawahnya menandakan adanya jarak antara layanan dan harapan masyarakat,”jelasnya.
Menurut Jufri, tingginya skor Dukcapil dan kesehatan menunjukkan bahwa layanan yang bersentuhan langsung, rutin, dan terukur cenderung lebih cepat mendapatkan apresiasi dari publik.
“Ketika layanan memiliki standar jelas, waktu pelayanan terukur, dan petugas yang responsif, kepuasan publik meningkat. Ini terlihat pada Dukcapil dan pelayanan kesehatan,”terangnya.
Namun, untuk sektor dengan skor rendah seperti pengelolaan sampah dan PDAM, Jufri menekankan perlunya pembenahan sistemik, bukan sekadar pendekatan insidental.
“Masalah sampah dan air bersih bukan soal teknis semata, tetapi menyangkut tata kelola, konsistensi kebijakan, dan keberlanjutan anggaran. Tanpa perbaikan menyeluruh, kepuasan publik sulit meningkat,”ungkapnya.
Ia menambahkan, hasil survei ini seharusnya dijadikan alat evaluasi kebijakan, sekaligus menentukan arah kebijakan.
“IKM harus menjadi dasar koreksi dan perbaikan layanan. Pemerintah daerah perlu membaca angka ini sebagai sinyal publik tentang sektor mana yang sudah berjalan dan mana yang perlu intervensi serius,”tegasnya. (**)
Editor : Uku
