TERNATE, TERBITMALUT.COM — Kota Ternate, Maluku Utara resmi ditetapkan sebagai lokus piloting (percontohan) digitalisasi bantuan sosial nasional tahun 2026. Penunjukan ini menjadi bagian dari strategi pemerintah pusat dalam meningkatkan efisiensi, akurasi, dan transparansi penyaluran bantuan sosial melalui sistem berbasis teknologi yang terintegrasi.
Sebagai satu-satunya daerah di Provinsi Maluku Utara yang dipilih, Pemerintah Kota Ternate langsung menggelar Rapat Awal Gugus Tugas Proyek Percontohan Keterpaduan Layanan Digital sekaligus Piloting Digitalisasi Bantuan Sosial di Ruang Rapat Lantai III Kantor Wali Kota, Rabu (11/2/2026).
Rapat dipimpin oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Ternate, H. Rizal Marsaoly didampingi Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Ternate, Rukmini A Rahman dan Kepala Dinas Sosial, Burhanuddin Abdul Kadir yang dihadiri oleh jajaran Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Ternate, para Kepala OPD, Kepala Bagian, Camat dan pejabat struktural.
Baca Juga :
Dalam arahannya, Rizal menegaskan bahwa Kota Ternate sebagai pilot project, sehingga keseriusan dan respons cepat dari seluruh tim harus dilakukan.
“Kota Ternate sudah ditunjuk menjadi salah satu kota yang menjadi pilot project. Artinya kalau pilihan ini telah jatuh di Ternate, maka kita harus siap dan merespon cepat dengan deadline waktu yang terus berputar,”pintanya.
Kata Rizal, program ini pada dasarnya merupakan konsolidasi dari kerja-kerja yang selama ini telah berjalan, namun kini harus dipetakan dalam sistem digital yang terintegrasi, terstruktur, dan terpadu.
“Ini sebenarnya kerja-kerja lama yang kemudian dicoba untuk di-plotting dalam satu data yang terintegrasi, terstruktur, terpadu, terarah dengan sistem digitalisasi,”jelasnya.
Menurutnya, tujuan utama digitalisasi ini adalah memastikan bantuan sosial tersalurkan secara tepat sasaran, transparan, dan akuntabel, sekaligus mengurangi duplikasi data dan mempercepat proses verifikasi.
Untuk itu, dalam pengalaman saat penyaluran bantuan sosial yang dihadiri Gubernur Maluku Utara di Benteng Oranje, di mana ditemukan indikasi ketidaktepatan data penerima.
“Data ini masih compang-camping, belum terpadu, belum relevan, belum terupdate. Ada warga dengan desil yang sama tetapi tidak menerima bantuan. Ini yang harus kita jawab,”tegasnya.
Rizal menambahkan, persoalan data yang belum sinkron tidak hanya terjadi di Ternate, melainkan hampir di seluruh daerah di Indonesia.
“Karena itu pemerintah pusat membentuk gugus tugas untuk merancang sistem yang lebih fokus dan terintegrasi,”terangnya.
Sekda juga menekankan pentingnya keterpaduan data dan koordinasi lintas instansi, termasuk dengan BPS dan Dinas Dukcapil.
“Koordinasi kita untuk data tidak ada alasan untuk tidak valid, tidak ada alasan untuk kita kesulitan data, karena semua sekarang digitalisasi,”pungkasnya. (**)
Editor : Uku
