MASUKAN,Wali Kota Ternate, Tauhid Soleman, kepada Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda dalam rapat koordinasi pada Rabu 17 2025 kemarin patut dibaca lebih dari sekadar percakapan elite. Ia adalah potret kecil dari wajah besar cara kita berpemerintahan. Ketika seorang gubernur hadir di wilayah kota tanpa diketahui wali kotanya dan sang wali kota baru mengetahui lewat media sosial, maka yang retak bukan hanya komunikasi personal, melainkan sendi-sendi tata kelola pemerintahan itu sendiri.
Dalam teori Good Governance sebagaimana dirumuskan oleh United Nations Development Programme (UNDP) dan diperdalam oleh R.A.W. Rhodes dalam Understanding Governance: Policy Networks, Governance, Reflexivity and Accountability (1997), koordinasi antar lembaga merupakan prasyarat utama terciptanya pemerintahan yang efektif, akuntabel, dan responsif. Tanpa koordinasi, kebijakan tak hanya tumpang tindih, tetapi juga kehilangan legitimasi publik. Negara hadir secara fisik, namun absen secara prosedural.
Menariknya, dinamika rapat itu juga menampilkan warna karakter. Sherly Tjoanda, sosok yang selama ini dikenal ekspresif, lantang dan rajin menyapa publik lewat media sosial, hari itu justru memilih diam. Ia menyimak dengan mata tajam, tubuh condong ke depan, dan wajah yang menahan banyak kata. Diamnya bukan kekosongan, melainkan ruang dengar yang jarang kita saksikan dari pemimpin yang biasanya lantang.
Sebaliknya, Tauhid Soleman, yang selama ini dikenal hemat tampil di media, pendiam dan penuh kehati-hatian dalam pernyataan publik, justru “meledak” dalam rapat koordinasi itu. Kata-katanya terukur namun tegas, dingin namun menggigit. Ia berbicara bukan dengan emosi, melainkan dengan akumulasi kekecewaan administratif yang lama disimpan. Di situlah rapat berubah dari sekadar agenda formal menjadi panggung kejujuran politik.
Namun kritik, betapapun tajam, tetap harus diletakkan dalam kerangka tanggung jawab bersama. Dalam sistem pemerintahan modern, urusan teknis bukan sepenuhnya beban kepala daerah. Luther Gulick dan Lyndall Urwick, dalam karya klasik Papers on the Science of Administration (1937), menegaskan melalui konsep POSDCORB bahwa koordinasi adalah fungsi melekat dalam setiap kerja organisasi. Artinya, keprotokolan, kehumasan dan dinas teknis semestinya telah memastikan alur informasi berjalan sebelum pejabat bergerak.
Seorang wali kota, dalam konteks ini, semestinya bertanya: apakah ada kegiatan provinsi di wilayah saya? Apakah gubernur akan hadir? Apakah saya perlu mendampingi? Pertanyaan-pertanyaan sederhana ini adalah praktik koordinasi, bukan pengakuan kalah dalam hirarki kekuasaan. Ia justru cermin kecerdasan administratif.
Pada saat yang sama, gubernur pun memikul tanggung jawab serupa. Ketika kegiatan provinsi berlangsung di wilayah kota, pertanyaan dasar semestinya diajukan: apakah sudah berkoordinasi dengan pemerintah kota? Apakah wali kota telah diinformasikan? Apakah kehadiran saya perlu dikomunikasikan secara langsung? Dalam rangka good governance, kepemimpinan bukan soal seberapa sering muncul, melainkan seberapa rapi proses dijalankan.
Masalahnya, baik gubernur maupun wali kota sejatinya telah memahami ini sejak hari pertama dilantik. Maka jika kekeliruan semacam ini berulang, ia bukan lagi sekadar miskomunikasi insidental. Ia adalah akumulasi ketidakharmonisan yang lama tersimpan, yang sesekali muncul ke permukaan ketika ruang rapat tak lagi mampu menahan sunyi.
Namun sebagai publik, kita perlu bersikap adil. Setiap pemimpin memiliki cerita dan karakter masing-masing. Ada yang berbicara dengan suara, ada yang bekerja dengan diam. Ada yang meledak di forum, ada yang menyimpan catatan di benak. Demokrasi memberi ruang bagi semua watak itu, asal satu hal tak dilupakan: koordinasi sebagai etika dasar bernegara.
Karena itu, ke depan, biarlah perdebatan para pemimpin diarahkan pada soal yang lebih substantif: perut rakyat dan masa depan generasi, bukan wilayah kekuasaan yang hanya melahirkan kebisingan administratif. Soal banjir, lingkungan yang rusak dan kecerdasan publik jauh lebih mendesak daripada siapa yang lebih dulu tahu sebuah agenda.
Untuk saat ini, publik mencatat. Kita ikuti saja episode selanjutnya dengan harapan, bukan lagi tentang siapa tidak tahu, melainkan tentang siapa yang paling sungguh bekerja untuk rakyat. (**)
