Berobat Pakai KTP Adalah Program UHC, IMS Jangan Politisasi Warga Halteng di Saat Deklarasi

WEDA, TERBITMALUT.COM — Program layanan kesehatan gratis dengan syarat Kartu Tanda Penduduk (KTP) menjadi trending topik di media sosial, ketika disampaikan bakal calon Bupati Halmahera Tengah (Halteng) Ikram Malan Sangadji di acara deklarasi di Taman Kota Weda Kabupaten Halmahera Tengah, Maluku Utara, Kamis (29/8/2024) kemarin.

Pasalnya, syarat untuk mendapatkan layanan kesehatan gratis hanya menunjukkan KTP merupakan program pemerintah pusat melalui program Universal Health Coverage (UHC).

“Dalam upaya menjamin layanan kesehatan gratis bagi seluruh warga Indonesia, maka program layanan UHC kesehatan gratis ini warga hanya menunjukkan KTP,”ujar Risal Sarian, Mantan Ketua Lembaga Kesehatan Mahasiswa Islam (LKMI) HMI Cabang Ternate, Minggu (1/9/2024) seperti rilis diterima.

Baca Juga :

Komisi I DPRD Halteng Pertanyakan Nasib Tenaga Honorer Paruh Waktu

Pemukiman Warga Terancam, Pemda dan Perusahaan Diharapkan Bangun Talud Penahan Ombak di Desa Gemaf, Weda Utara

Diduga Santap Makanan Siap Saji dari Perusahan, 67 Orang di Halteng Keracunan

Rencana Pendirian SMP Satap di Fritu, Komisi I DPRD dan Dikbud Halteng Gelar Dialog Bersama Pemdes dan Masyarakat

Risal mengatakan, program layanan UHC adalah program pemerintah yang disusun dalam RPJMN 2020-2024, dalam rangka optimalisasi kesehatan bagi seluruh warga Indonesia termasuk warga Halteng.

Untuk itu, saya berharap kepada calon Bupati, Ikram Malan Sangadji tidak boleh politisasi program kesehatan gratis dari UHC yang syarat hanya pakai KTP untuk mendapatkan layanan kesehatan.

“Apalagi, sampaikan kepada simpatisan di acara deklarasi pada Kamis (29/8/2024) kemarin, bahwa program kesehatan syaratnya hanya pakai KTP. Jangan lagi bohongi masyarakat dengan program tersebut,”terangnya.

Ia menjelaskan, Pemerintah pusat telah menerapkan program UHC dengan tujuan kesetaraan dalam mengakses layanan kesehatan, semua orang mendapatkan layanan yang mereka butuhkan, tidak hanya terbatas bagi mereka yang dapat membayar layanan tersebut.

Kemudian, kualitas layanan kesehatan yang diberikan harus prima sehingga kondisi kesehatan penerima layanan akan semakin baik. Masyarakat terlindungi dari risiko finansial.

“Masyarakat kendala biaya pengobatan, kemudian tidak memiliki kartu BPJS Kesehatan maka bisa menggunakan KTP dengan program UHC,”ungkapnya. (**)

Editor : Sukur